Australia Luncurkan Dokumen Kebijakan Pembangunan Internasional

Jakarta - Senior Program Manager Kedubes Australia Lisa Noor Humaidah menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah meluncurkan dokumen Kebijakan Pembangunan Internasional Australia (Australia's International Development Policy).

Lisa mengatakan dokumen tersebut adalah komitmen Pemerintah Australia mendukung penuh masyarakat untuk mencapai pembangunan yang manfaatnya akan dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali.

"Salah satu komitmen yang ada di dokumen ini adalah … untuk mencapai pembangunan yang manfaatnya akan dinikmati oleh semua pihak tak terkecuali, laki-laki, perempuan dan juga kelompok marjinal lainnya," kata Lisa di Jakarta, Kamis.

Lisa menyampaikan hal tersebut pada lokakarya "Urgensi Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual bagi Jurnalis" yang diadakan oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerja sama dengan Kedubes Australia di Jakarta.

Dia mengatakan, cara Pemerintah Australia untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah dengan memastikan bahwa 80 persen program pembangunan yang didukung oleh Pemerintah Australia itu berfokus pada aspek kesetaraan jender.

Selain itu, Australia juga berfokus pada program pembangunan yang secara penuh mendukung kelompok orang dengan disabilitas agar bisa memainkan peran yang penting dalam proses pembangunan yang didukung oleh Pemerintah Australia.

Lisa menyampaikan bahwa dokumen kebijakan pembangunan itu merupakan panduan dari Kedubes Australia dalam menjalankan program kemitraan, khususnya dengan Pemerintah Indonesia.

Lisa melanjutkan, Australia memberi kesempatan penuh pada semua pihak untuk berkarya dan berpartisipasi serta memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi yang ada.

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki program kemitraan strategi untuk kesetaraan jender dan strategi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif yang melibatkan kaum disabilitas secara penuh.

Dalam kesetaraan jender, lanjut Lisa, Indonesia dan Australia memiliki program untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan untuk perempuan.

Selain itu, kedua negara juga bermitra dalam program yang mendukung kepemimpinan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Dia menyebutkan bahwa program tersebut memungkinkan perempuan bisa berpartisipasi aktif serta memberikan usulan atas alokasi dana pemerintah untuk kepentingan dan kebutuhan perempuan.

"Kita mengupayakan program-program pembangunan yang dilakukan itu betul-betul dapat diakses dan memberi manfaat sepenuhnya bagi seluruh kelompok masyarakat tak terkecuali perempuan dan kelompok marjinal lainnya dan penyandang disabilitas," ujar Lisa.