Tiongkok Terbitkan Aturan Baru, Izinkan Penahanan Orang Asing di LTS

SHANGHAI - Peraturan baru penjaga pantai Tiongkok mulai berlaku pada hari Sabtu (15/6). Mereka dapat menahan orang asing karena masuk tanpa izin di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan.

Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan, mengesampingkan klaim-klaim beberapa negara Asia Tenggara termasuk Filipina dan keputusan internasional yang menyatakan bahwa pendiriannya tidak memiliki dasar hukum.

Tiongkok mengerahkan penjaga pantai dan kapal lain untuk berpatroli di perairan tersebut dan telah mengubah beberapa terumbu karang menjadi pulau buatan yang dimiliterisasi. Kapal Tiongkok dan Filipina telah melakukan serangkaian konfrontasi di wilayah yang disengketakan.

Mulai Sabtu, penjaga pantai Tiongkok dapat menahan orang asing yang "dicurigai melanggar manajemen masuk dan keluar perbatasan", menurut peraturan baru yang dipublikasikan secara online.

Penahanan diperbolehkan hingga 60 hari dalam "kasus yang rumit", kata mereka.

"Kapal asing yang secara ilegal memasuki perairan teritorial Tiongkok dan perairan sekitarnya dapat ditahan."

Manila menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan "perilaku biadab dan tidak manusiawi" terhadap kapal-kapal Filipina, dan Presiden Ferdinand Marcos bulan lalu mengatakan bahwa peraturan baru tersebut merupakan eskalasi yang "sangat mengkhawatirkan".

Kapal Penjaga Pantai Tiongkok beberapa kali menggunakan meriam air terhadap kapal Filipina di perairan yang diperebutkan itu.

Ada juga bentrokan yang melukai pasukan Filipina.

Panglima militer Filipina Jenderal Romeo Brawner mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat, pihak berwenang di Manila sedang "membahas sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk melindungi nelayan kami".

Nelayan Filipina diminta "untuk tidak takut, tetapi tetap melanjutkan aktivitas normal mereka menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif kami", kata Brawner.

Blok Kelompok Tujuh (G7) pada hari Jumat mengkritik serangan "berbahaya" oleh Tiongkok di jalur air tersebut.

"Kami menentang militerisasi Tiongkok, serta aktivitas pemaksaan dan intimidasi di Laut Tiongkok Selatan," bunyi pernyataan G7 di akhir pertemuan puncak pada hari Jumat.

Kritik G7

Laut Tiongkok Selatan adalah jalur perairan yang penting, dimana Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga mempunyai klaim yang tumpang tindih di beberapa wilayah.