Pilkada di Papua Jadi Atensi Pemerintah Pusat

JAYAPURA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyebut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Tanah Papua menjadi atensi pemerintah pusat.

"Untuk itu diperlukan sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga penyelenggaraan pilkada di Papua berjalan baik, lancer, dan aman," katanya dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kota Jayapura, Rabu (29/5).

Menurut Hadi, di Tanah Papua ada empat provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang akan melakukan pilkada pertama kali sehingga memerlukan perhatian khusus semua pihak sehingga pelaksanaan bisa berjalan baik.

"Saat ini kami sudah masuk dalam tahapan pemilu yakni pendaftaran bakal calon kepala daerah yang telah berlangsung pada 5 Mei 2024 sehingga diharapkan hingga penetapan nanti dapat berjalan lancar tanpa ada kendala," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait itu maka semua pihak bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan politik hukum dan HAM harus dijaga baik dengan komitmen bersama. "Untuk itu kami minta supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu penyelenggara dan Bawaslu harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangan nya," jelasnya.

Dia menambahkan selain itu harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin seluruh hak pilih setiap masyarakat pada pilkada 2024. "Jika KPU dan Bawaslu sudah on the track kami yakin bahwa penyelenggaraan pilkada di Papua berjalan sesuai dengan rencana," ujarnya.

Fungsi Forkopimda

Dalam kesempatan itu, Hadi Tjahjanto mengingatkan akan netralitas TNI-Polri dan ASN di Pilkada 2024 harus diwujudkan, agar pilkada berlangsung aman, termasuk di Tanah Papua.

"Dengan netralitas TNI-Polri dan ASN diharapkan pelaksanaan pilkada di Tanah Papua berlangsung aman, apalagi sudah ada pengalaman saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung aman," tegasnya.

Diakui, selain netralitas juga perlu ditingkatkan sinergisitas, optimalisasi peran dan fungsi forkopimda sehingga pelaksanaan pilkada nantinya berlangsung aman.

Sikap dan perilaku netral perlu ditunjukkan oleh ASN, TNI, dan Polri agar tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu. "Apabila tidak netral dapat mengakibatkan legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil pemilu, pemerintah, maupun kepada penyelenggara pemilu," kata Menkopolhukam.

Dijelaskan, tercatat 545 daerah di 37 provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

"Untuk di Tanah Papua tercatat empat provinsi yang baru melaksanakan pilkada pertama kali setelah menjadi daerah otonomi baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan," kata Menkopolhukam.

Rakor persiapan pilkada di enam provinsi di Tanah Papua dihadiri Mendagri, anggota KPU RI Idham Holik, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan pejabat di lingkungan TNI-Polri yang ada di Tanah Papua.