Perkuat Kolaborasi, PM Tiongkok Temui Pemimpin Jepang dan Korsel Secara Terpisah

Doc: ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri RRC

Ket. PM Tiongkok Li Qiang bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Minggu (27/5) di sela-sela pertemuan trilateral tiga negara tersebut di Seoul, Korsel.

Beijing - Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan PM Jepang Fumio Kishida secara terpisah pada Minggu (27/5) di sela-sela pertemuan trilateral tiga negara tersebut di Seoul.

Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Tiongkok disebutkan PM Li Qiang lebih dulu bertemu dengan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol.

"PM Li Qiang menyampaikan industri dan rantai pasok Tiongkok dan Korea Selatan sangat terkait, dengan dasar yang kuat untuk kerja sama ekonomi dan perdagangan serta potensi yang sangat besar sehingga kedua negara harus bekerja sama untuk membuka bidang baru, memperluas kerja sama dan menolak politisasi bidang ekonomi dan perdagangan," demikian disampaikan dalam pernyataan yang diterima Antara di Beijing, Minggu.

Pertemuan Puncak Trilateral ke-9 antara Tiongkok Jepang dan Korea Selatan di Seoul pada 26-27 Mei 2024. Terakhir kali pemimpin ketiga negara bertemu adalah pada 2019, namun pasca pandemi COVID-19 dan juga karena perselisihan diplomatik dan sejarah antara Korea Selatan dan mantan penguasa kolonial Jepang, pertemuan ketiga pemimpin belum terlaksana hingga saat ini.

Tiongkok, menurut PM Li Qiang, bersedia bekerja sama dengan Korsel untuk mempercepat perundingan tahap kedua Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok-KKorsel, mendorong pembangunan Zona Demonstrasi Kerja Sama Internasional Tiongkok-Korsel (Changchun) dan memperkuat kerja sama di bidang manufaktur berteknologi tinggi, energi terbarukan, kecerdasan buatan, biomedis dan lainnya.

Tiongkok juga akan semakin memperluas akses pasar, memperkuat jaminan layanan bagi investasi asing, terus menciptakan lingkungan bisnis yang berorientasi pasar, dan menyambut lebih banyak perusahaan Korea untuk berinvestasi dan memulai bisnis di Tiongkok.

Sedangkan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengatakan negaranya menganut prinsip "Satu Tiongkok" dan posisi tersebut tidak akan berubah dan tetap berkomitmen untuk mengembangkan hubungan Korsel-

Korsel disebut bersedia mempertahankan pertukaran komunikasi yang erat di semua tingkatan dengan Tiongkok, memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan, meningkatkan pertukaran antarmasyarakat serta mengadakan dialog strategis antara kementerian luar negeri dan dialog 2+2 di tingkat wakil menteri.

Sedangkan pertemuan PM Li Qiang dengan PM Jepang Fumio Kishida dilakukan pada malam harinya dengan membicarakan soal masalah Taiwan dan sejarah Tiongkok-Jepang.

"Masalah sejarah dan Taiwan adalah masalah utama yang berkaitan dengan landasan politik hubungan Tiongkok-Jepang, dan juga merupakan masalah kepercayaan yang mendasar. Masalah Taiwan adalah kepentingan inti Tiongkok dan merupakan garis merah. Jepang diharapkan menepati janjinya dan menciptakan suasana positif bagi kesinambungan hubungan bilateral," kata PM Li Qiang.

PM Li Qiang juga membahas soal pembuangan air limbah yang terkontaminasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut berkaitan dengan kesehatan seluruh umat manusia, lingkungan global, dan kepentingan publik internasional.

Tiongkok, menurut PM Li Qiang adalah pemangku kepentingan utama sehingga pemerintah maupun masyarakat Tiongkok sangat mengkhawatirkan hal ini.

"Jepang diharapkan akan lebih menunjukkan kesungguhan dan sikap konstruktifnya terhadap aturan pemantauan internasional secara jangka panjang, menanggapi keprihatinan pihak dalam dan luar negeri, dan benar-benar memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya," ungkap PM Li Qiang.

Selanjutnya PM Fumio Kishida mengatakan Jepang bersedia bekerja sama dengan Tiongkok untuk melaksanakan konsensus yang dicapai para pemimpin kedua negara, memelihara pertukaran komunikasi, memperkuat kerja sama di bidang ekonomi hijau, medis, pasar pihak ketiga dan bidang lainnya.

Jepang menganut posisi yang ditentukan dalam Pernyataan Bersama Jepang-Tiongkok mengenai Taiwan tahun 1972, dan hal tersebut juga tidak berubah sama sekali.

Sementara terkait dengan pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima ke laut, Jepang disebut bersedia melakukan konsultasi dan dialog mengenai masalah tersebut.

Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional.

Mendampingi PM Li Qiang adalah sekretaris Jenderal Dewan Negara Wu Zhenglong.