Kemendagri Minta Pemda Ungkap Capaian Dua Tahun Pemerintahan hingga ke Tingkat Daerah
Rabu, 11 Nov 2026, 17:30 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
Doc: Kemendagri
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif menyampaikan informasi mengenai capaian pembangunan selama dua tahun pemerintahan kepada masyarakat. Publikasi tersebut diharapkan menjangkau warga di berbagai wilayah melalui koordinasi pusat dan daerah serta pemanfaatan beragam saluran komunikasi.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan mengatakan, peran pemerintah daerah diperlukan karena pelaksanaan program kementerian dan lembaga banyak berlangsung di daerah serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Informasi mengenai program dan hasil pembangunan karena itu perlu disampaikan secara terkoordinasi agar masyarakat mengetahui manfaat dan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.
"Kita ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kita ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat," ujar Benni dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Benni menjelaskan, hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri masih menemukan masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sebaiknya Anda baca juga:
Sebagai pedoman pelaksanaan, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Melalui kebijakan tersebut, kepala daerah diminta menggerakkan Dinas Komunikasi dan Informatika, perangkat daerah terkait, serta pejabat pengelola kehumasan untuk memublikasikan hasil pembangunan.
Kepala daerah juga diminta mengambil peran langsung dalam memimpin dan memfasilitasi penyampaian informasi di wilayahnya. Momentum publikasi ini sekaligus dapat digunakan untuk menjelaskan hasil pembangunan selama masa kepemimpinan masing-masing kepala daerah.
Beragam saluran komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi tersebut. Kemendagri mendorong pemda menggelar konferensi pers bersama media massa, mengoptimalkan media sosial dan kanal resmi pemerintah daerah, serta menggunakan media luar ruang seperti videotron.
Sebaiknya Anda baca juga:
Materi publikasi dari kementerian dan lembaga juga dapat diolah menjadi konten komunikasi yang lebih menarik dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat setempat. Dengan pendekatan tersebut, informasi pembangunan diharapkan lebih mudah dipahami dan diakses oleh warga.
Benni mencontohkan, publikasi pembangunan fasilitas kesehatan sebaiknya memuat informasi yang lebih spesifik, bukan hanya menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun fasilitas baru. Pemda dapat menjelaskan lokasi rumah sakit maupun puskesmas yang telah dibangun agar masyarakat mengetahui keberadaan fasilitas tersebut.
"Kita berharap semua Ibu dan Bapak difasilitasi oleh Pemda melalui anggaran yang tersedia di APBD pemerintah daerah masing-masing," katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan publikasi berjalan, Kemendagri akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala hingga akhir Desember 2026. Pertemuan pertama membahas sektor kesehatan dan pendidikan dengan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait, sedangkan pertemuan berikutnya akan mengangkat sektor pembangunan lainnya.
Setiap daerah juga diminta menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung paling lambat tujuh hari setelah masing-masing rapat koordinasi. Dokumen tersebut akan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut penyampaian informasi capaian pembangunan di daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah Hariqo Wibawa Satria. Hadir pula Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Yudhistira Nugraha serta Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Liendha Andajani.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!