Vietnam Tunjuk To Lam Sebagai Presiden Baru

HANOI - Parlemen Vietnam memilih menteri kepolisian To Lam sebagai presiden negara itu pada Rabu (22/5), sebuah langkah yang dilihat para analis sebagai "batu loncatan" bagi Lam untuk mencalonkan diri sebagai posisi ketua Partai Komunis yang berkuasa, Partai Komunis Vietnam.

Terpilihnya Lam menyusul penunjukan ketua baru oleh Majelis Nasional Vietnam, mantan wakil Tran Thanh Man, pada hari Senin, yang mungkin akan mengakhiri sementara gejolak politik yang meningkat selama dua bulan yang menyebabkan keluarnya tiga dari lima pemimpin teratas Vietnam karena kesalahan yang tidak ditentukan.

Sejalan dengan prosedur normal di negara itu, anggota parlemen dengan suara bulat menyetujui resolusi yang menyetujui terpilihnya Lam setelah pemungutan suara rahasia tentang dia, satu-satunya kandidat untuk jabatan tersebut. Menyusul pencalonannya oleh Partai Komunis pekan lalu.

Lam, 66 tahun, sebagai kepala keamanan publik telah menjadi tokoh penting dalam kampanye anti-korupsi, yang dikenal sebagai "tungku yang menyala-nyala", untuk memberantas korupsi yang meluas namun juga dipandang oleh para kritikus sebagai alat untuk mengesampingkan lawan.

Pada gilirannya hal ini mengurangi daya tarik Vietnam di kalangan investor asing, yang sebagian besar mengurangi kepemilikan sekuritas mereka dalam beberapa bulan terakhir karena berita politik yang buruk. Hal ini juga melumpuhkan administrasi publik, miliaran dollar bantuan luar negeri dan dana publik tidak terpakai.

Presiden negara mempunyai peran yang sebagian besar bersifat seremonial namun merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas negara, yang disebut 'empat pilar'. Yang lainnya adalah ketua partai, perdana menteri, dan ketua parlemen.

Pertikaian politik diperkirakan akan mereda untuk sementara setelah terpilihnya Lam, kata Carl Thayer, profesor emeritus dan pakar Vietnam di Akademi Angkatan Pertahanan Australia di Canberra.

Namun perjuangan krusial masih harus dilakukan, karena masa jabatan lima tahun ketiga ketua partai tua Nguyen Phu Trong akan berakhir pada tahun 2026 - atau lebih awal jika ia mengundurkan diri sebelum mandatnya berakhir.

"To Lam bisa menggunakan posisinya sebagai salah satu dari 'empat pilar' sebagai batu loncatan untuk menjadi sekretaris jenderal," kata Thayer, merujuk pada pekerjaan ketua partai.

"Dengan pengangkatannya ke jabatan presiden, menjadi jelas bahwa ada lebih banyak ambisi bagi To Lam daripada pensiun," kata Florian Feyerabend, perwakilan Konrad Adenauer Foundation, wadah pemikir Jerman di Vietnam, seraya menekankan bahwa posisinya bisa menjadi " landasan peluncuran" untuk memenangkan jabatan ketua partai.

Sampai posisi penting tersebut terisi, Feyerabend memperkirakan akan terus terjadi pertikaian, yang ia definisikan sebagai "modus operandi sistem".