BKN Pusat Komitmen Tegakkan Netralitas ASN di Pilkada

MAKASSAR - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Haryomo Dwi Putranto menyatakan pihaknya berkomitmen kuat menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai daerah, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November mendatang.

Haryomo Dwi Putranto mengatakan netralitas ASN menjadi perhatian institusi BKN Pusat dalam menghadapi Pilkada serentak pada 27 November 2024, karena banyak kasus perihal netralitas ASN, khususnya di daerah.

"Posisinya sangat susah bagi ASN daerah. Beda dengan Pilpres," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan Manajemen ASN melalui Pengawasan dan Pengendalian se-Wilayah Kantor Regional IV BKN di Makassar, kemarin.

Oleh karenanya, kata dia, rapat koordinasi ini menjadi komitmen bersama menegakkan netralitas dan menjaga karir ASN, terutama di daerah.

Pada kesempatan ini, turut hadir Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang juga ikut berkomitmen menegakkan netralitas ASN di Kota Makassar.

Haryomo juga mengapresiasi kehadiran Danny Pomanto. Bagi dia, kehadiran wali kota berlatarbelakang pendidikan arsitektur ini menunjukkan komitmen kuat netralitas ASN dan kinerja ASN.

Danny Pomanto, sapaan akrab Ramdhan Pomanto menjelaskan, pada diri ASN ada hak politik dan ada pula kewajiban netral. Kuncinya adalah harus dimanajemen dengan baik, perihal kapan hak dan kewajibannya.

"Secara formal itu, saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya. Saya pernah bertanya, apakah pada saat dia pakai bajunya itu haram?, ternyata itu pada status jam kerjanya," kata Danny.

Hal itulah, sebut wali kota dua periode ini yang menjadi penekanannya. Apalagi, dia mengaku sedari dulu menjadi korban soal netralitas ASN ini.

Makanya, tentu kata dia, komitmennya begitu kuat untuk menjadi pioner dalam netralitas ASN menghadapi Pilkada pada 27 November 2024.