DKI Dorong Hak-hak Penyandang Disabilitas saat Pilkada 2024

Jakarta -- Dinas Sosial DKI Jakarta mendorong hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal tersebut agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi menggunakan hak politiknya secara optimal.

"Kami berharap hak penyandang disabilitas dalam memberikan suaranya dapat terpenuhi dan untuk Pilkada 2024, sosialisasinya tentu bisa dimulai lebih awal kepada penyandang disabilitas," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Premi saat menghadiri Seminar Analisis Strategi Kebijakan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 dan Perspektif Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat.

Dinsos DKI Jakarta terus mendorong hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya saat Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung beberapa bulan lalu.

"Dinas Sosial bekerjasama dengan KPU Jakarta telah melaksanakan penguatan sosialisasi pemilu dengan sasaran organisasi penyandang disabilitas terkait dengan pemenuhan hak pilih," katanya.

Bantuan pendampingan juga diberikan oleh petugas kepada warga binaan di panti sosial milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain itu, penyesuaian sarana dan prasarana juga dilakukan untuk menunjang aktivitas penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Upaya ini sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik. Salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang adil dan setara bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDNKemendagri Abas Supriyadi mengatakan,BSKDN akan melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan itu. Di antaranya pemutakhiran data pemilih, kemudahan akses informasi maupun penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah diakses.

"Peningkatan partisipasi pemilu mencerminkan demokrasi yang berkualitas. Mari kita upayakan adanya diskusi ini sebagai antisipasi agar pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, partisipasi pemilih penyandang disabilitas dapat makin meningkat," kata Abas.