Gubernur Kalsel Tegaskan Masyarakat Kunci Utama Pencegahan Karhutla

Doc: ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Ket. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada 13 lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota usai apel kesiapsiagaan bencana nasional 2024 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (8/5/2024).

Banjarbaru - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menyebutkan masyarakat memiliki peran strategis sebagai kunci utama pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna menghadapi perubahan iklim saat memasuki musim kemarau dalam waktu dekat.

"Masyarakat yang tinggal di daerah rawan karhutla lebih mengetahui kondisi wilayahnya terhadap ancaman bencana yang terjadi," kata Sahbirin usai memimpin apel Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2024 di Kota Banjarbaru, Rabu.

Ia menekankan, pemerintah kabupaten/kota harus mengambil peran bersinergi dengan masyarakat di daerah yang rawan terjadi karhutla, karena keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan penanggulangan baik pada fase pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.

"Karena itu, saya meminta masyarakat bersama pihak berwenang yang tinggal di daerah rawan bencana dapat menjadi pelaku utama dalam penanggulangan bencana, khususnya karhutla," tutur Sahbirin.

Menurut dia, dalam membangun kesiapsiagaan penanggulangan bencana harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Dan keluarga merupakan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat, sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan.

Sahbirin menjelaskan, jika kelompok terkecil dibekali kesiapsiagaan bencana yang baik, maka secara umum masyarakat luas memiliki pemahaman dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Karena itu, dia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar memasifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperluas jangkauan penanggulangan bencana khususnya di daerah yang rawan terjadi karhutla.

Ia juga memerintahkan instansi terkait untuk memastikan seluruh sumber daya siapa untuk dikerahkan pada saat terjadi darurat bencana karhutla yang dapat mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat.

"Kita tidak boleh lengah, harus siap siaga menghadapi segala risiko yang kemungkinan terjadi," ujar Sahbirin.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SiPongi, pada Juni-November 2023, karhutla telah melahap ratusan ribu hektare lahan dan hutan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan juga terjadi di lima provinsi lain yang juga menjadi prioritas penanggulangan, yakni di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.