Kemenkop UKM Dorong Inklusi Keuangan UMKM

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong upaya peningkatan literasi keuangan digital bagi UMKM melalui dialog kebijakan yang digelar sebagai acara sampingan pertemuan yang khusus membahas UMKM antar negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC SMEWG).

Dialog Kebijakan APEC bertajuk "Inklusi Keuangan untuk UMKM: Memahami Pentingnya Literasi Keuangan Digital" ini digelar di Bali, Selasa (23/4), dan dihadiri oleh 150 peserta yang melibatkan para pembuat kebijakan lintas ekonomi APEC, akademisi, penyedia layanan digital keuangan, dan organisasi internasional.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop UKM Herbert H.O. Siagian mengatakan saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh anggota APEC.

Untuk itu, Kemenkop UKM menggelar forum ini untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan, kata Herbert.

Forum ini diharapkan dapat mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik, mengingat UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Akses terhadap keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM.

Namun, kata Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.

Menurut Herbert, UMKM perlu diberikan dukungan kebijakan agar mau bertransformasi secara digital.

Literasi Digital

Pada kesempatan yang sama, Ketua APEC SMEWG Aaron Sydor mengatakan ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.

"Pertama adalah pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya, kedua akses kepada jasa keuangan, ketiga akses kepada liberasi keuangan digital, dan yang keempat adalah akses kepada inklusif keuangan," kata Sydor.

Kepala Unit Transformasi UKM dan Kewirausahaan OECD, Lucia Cusmano mengatakan penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.