Kukar Akan Fokus Kembangkan Pangan di 2025

KALIMANTAN TIMUR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2025 banyak diarahkan untuk pengembangan pangan, seiring dengan cita-cita daerah ini ingin mewujudkan lumbung pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini fokus untuk kebutuhan pokok berupa infrastruktur dasar. Untuk 2025 pun masih untuk kebutuhan pokok, namun diprioritaskan untuk pengembangan pangan," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Kaltim, Selasa (2/4).

Dalam pengembangan pangan ini didukung dengan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani sepanjang 120 km, kemudian ditunjang dengan embung, irigasi, dan beberapa sarana prasarananya, termasuk penguatan sumber daya petani.

Untuk itu, bupati minta perhatian organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mematangkan rencana kerja 2025, karena rencana kerja yang disusun dianggap masih umum dan harus diuraikan secara detil.

Sehari sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar menggelar musyawarah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, bupati minta OPD menyusun perencanaan secara matang.

Tema untuk RKPD 2025 tersebut adalah "Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan", sedangkan tema RPJPD 2025 - 2045 adalah "Kukar Emas Berbudaya, Pusat Pangan, dam Pariwisata".

Bupati mengingatkan agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi - misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) Nomor 06/2021, agar persoalan yang terjadi di setiap tahun, dapat diselesiakan tahap demi tahap.

"Meski dalam RKPD tahun 2025 ini baru rencana, namun hendaknya dilakukan dengan cermat, karena pekerjaan yang baik dimulai dari perencanaan matang. Sementara dari laporan yang diterima, usulan seluruh OPD sudah tercatat sekitar 12 triliun rupiah, sementara dari analisa pendapatan hanya 9 triliun rupiah," katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa untuk perencanaan 2025 hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait prioritas pembangunan, agar produksi pertanian di Kukar terus meningkat.

"Tadi sudah saya sampaikan apa saja prioritasnya, nanti pak sekda (sekretaris daerah) untuk koordinator di Bappeda. Harus ada intervensi untuk para OPD. Harus menjadi perhatian bersama bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri-sendiri oleh OPD," kata bupati.

Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Timur berencana membuat usaha terpadu dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata di IKN. "Untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata bagi masyarakat di IKN, maka sudah seharusnya kita memiliki usaha terpadu," kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Sabtu.

Menurut Akmal, usaha terpadu yang dimaksudkan adalah kegiatan usaha yang tidak meninggalkan unsur budaya maupun obyek wisata di sekitar. Ant/S-2