Kabar Gembira Ini Perlu Ditiru Daerah Lain, Pemprov Kepri Gratiskan SPP SMA/SMK/SLB Negeri Mulai 2025

Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menggratiskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) seluruh siswa SMA/SMK dan SLBnegeri mulai tahun 2025.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan program SPP gratis tersebut sudah masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2025.

"Program ini akan direalisasikan melalui APBD tahun anggaran 2025, dengan total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp65 miliar," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin.

Ansar mengatakan SPP gratis ini memang hanya berlaku bagi SMA, SMK, dan SLB negeri yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kepri.

Sementara untuk sekolah-sekolah swasta, kata dia, tetap akan diberikan bantuan melalui dana insentif pendidikan bagi guru maupun siswa.

"Komitmen kami tetap pada pemerataan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta," ucap Ansar.

Ia menyampaikan bahwa program SPP gratis bertujuan membantu mengurangi beban pendidikan, khususnya bagi siswa yang berasal dari kalangan kurang mampu.

Selain itu, juga diharapkan semakin meningkatkan angka partisipasi siswa, sehingga mereka bisa bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

"Program SPP gratis wujud perhatian kami terhadap dunia pendidikan di Kepri, karena anak-anak adalah aset berharga yang harus disiapkan sejak dini, mereka kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini," ujar Ansar.

Sementara, berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemprov Kepri total ada 94 SMA dan 38 SMK negeri (termasuk SLB negeri) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Dewi Kumalasari mendukung penuh program SPP gratis siswa SMA/SMK/SLB negeri. Ia berharap program itu benar-benar terealisasi mulai tahun 2025.

Menurut dia, program SPP gratis selain mengurangi beban orang tua/wali murid, juga akan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi penerus di daerah tersebut.

"Kami siap mengawal supaya program ini dapat terlaksana pada APBD tahun depan," kata legislator yang membidangi masalah pendidikan tersebut.