Macron Kecam Kerusuhan Prancis dan Perintahkan Evaluasi Keamanan

Paris - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam aksi kekerasan yang tidak terkendali dalam demonstrasi menentang tingginya biaya hidup di berbagai wilayah negara itu. Ia juga memerintahkan evaluasi terhadap penanganan keamanan setelah kerusuhan pada akhir pekan menyebabkan ribuan orang ditangkap, ratusan toko dijarah, dan hampir 1.000 personel keamanan terluka.

Seperti dilansir dari AFP, dalam pidatonya kepada masyarakat pada Minggu (18/10), Macron menegaskan pemerintah akan meningkatkan keamanan, tetapi tidak mengumumkan langkah drastis seperti penetapan keadaan darurat atau pemberlakuan jam malam.

"Malam ini, kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu," kata Macron. Ia menekankan perlunya membedakan demonstran yang menyampaikan "tuntutan yang sah" dengan pihak-pihak "yang menghancurkan, merusak, dan menjarah".

"Mereka yang melakukan perusakan harus membayar," ujarnya.

Macron berjanji pemerintah akan bersikap "tanpa kompromi" terhadap "para penghasut dari kelompok-kelompok sayap kiri ekstrem, yang bergabung dengan banyak pelaku kriminal" dan "melancarkan kekerasan yang tidak terkendali di kota-kota kita".

Demonstrasi pada Sabtu (17/10) diikuti sekitar setengah juta orang di berbagai wilayah Prancis untuk memprotes tingginya biaya hidup. Namun, aksi tersebut berkembang menjadi salah satu gelombang kekerasan perkotaan terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kantor pemerintahan kota dan toko dijarah serta dibakar.

Lebih dari 2.500 orang ditangkap selama akhir pekan, sementara hampir 1.000 personel keamanan, termasuk polisi dan gendarmerie, mengalami luka-luka. Tujuh di antaranya dilaporkan mengalami luka serius. Sejumlah demonstran juga terluka, termasuk seorang peserta aksi yang tangannya hancur akibat ledakan granat pengendali massa yang ditembakkan polisi.

Kehilangan Kendali

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez pada Senin (19/10) mengakui bahwa kepolisian "kehilangan kendali" di sejumlah kota besar saat kerusuhan terjadi. Ia juga mengakui adanya "kurangnya antisipasi" dalam pengerahan personel keamanan, yang dinilai tidak memadai untuk menghadapi banyaknya perusuh dan penjarah di sekitar lokasi demonstrasi.

Nunez memperkirakan sekitar 60.000 personel penegak hukum telah dikerahkan di seluruh Prancis pada Sabtu.

"Pada Sabtu, di sejumlah kota besar, Anda tidak mungkin menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah dan mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak kehilangan kendali," kata Nunez.

Ia menyatakan telah mengajukan pengunduran diri kepada Macron sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi.

"Mengingat kerusakan yang telah terjadi, sudah sepantasnya saya mengajukan pengunduran diri," ujarnya.

Namun, Macron menolak pengunduran diri tersebut dengan alasan perlunya kesinambungan kepemimpinan dalam penegakan hukum. Sebagai gantinya, ia memerintahkan Nunez mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan transparansi mengenai kegagalan perencanaan dan intelijen yang berkontribusi terhadap kerusuhan.

Macron juga meminta menteri dalam negeri segera menerapkan metode operasional baru bagi personel keamanan di lapangan untuk menghadapi para perusuh dan mengakhiri aksi barikade serta penjarahan.

Kerusuhan dan penjarahan berlanjut pada Minggu. Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengatakan sekitar 30 toko di ibu kota menjadi sasaran sehari sebelumnya. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai sesuatu yang "tidak tertahankan".

Nunez mengatakan sekitar 350 orang ditangkap di Paris pada Minggu dan sepanjang malam hingga Senin. Sementara itu, Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyebut lebih dari 2.330 orang ditahan polisi selama akhir pekan secara nasional, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan orang dewasa.

Presiden Kamar Dagang Prancis Alain Di Crescenzo memperkirakan lebih dari 2.000 toko terdampak kekerasan di seluruh negeri. Kerugian akibat kerusakan tersebut diperkirakan mencapai "ratusan juta euro".

Dalam pidatonya pada Minggu malam, Macron juga mengatakan pemerintah daerah akan diberi kewenangan untuk melarang kegiatan tertentu. Namun, rincian mengenai bentuk larangan tersebut belum tercantum dalam informasi yang tersedia.