Operasi Pasar Perlu Perhatikan Pola Belanja Masyarakat

JAKARTA - Kenaikan harga pada periode Ramadan tidak terjadi setiap hari. Terdapat hari-hari khusus yang mengalami kenaikan harga pangan, seperti H-7, H-5, maupun H-3 menjelang Idul Fitri.

"Pemerintah yang berencana melakukan operasi pasar perlu melakukannya pada hari-hari krusial, jangan asal sehingga ada efektivitas," kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, saat diskusi publik Indef, Dinamika Lebaran dan Arah Ekonomi Prabowo-Gibran, di Jakarta, Selasa (26/3).

Di samping itu, juga ada kecenderungan sejumlah pasar tertentu yang memiliki jumlah pengunjung lebih banyak dibandingkan dengan pasar lainnya. "Pada momen itulah sebenarnya intervensi harga pangan harus dilakukan," ujar dia.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan koordinasi dengan Polri untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 Hijriah/Lebaran 2024.

Saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 di Jakarta, Senin (25/3), Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, menyampaikan dukungan Polri tersebut, di antaranya menjaga situasi pasar pada periode puasa dan Lebaran 2024 tetap kondusif dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pelaku usaha bahan pokok.

Zulkifli menyampaikan koordinasi dengan Kepolisian juga berupa pengawasan kelancaran distribusi bahan pokok termasuk minyak goreng rakyat dari gudang-gudang distributor ke pasar rakyat, dalam rangka mencegah kemungkinan aksi-aksi spekulasi/penimbunan yang akan merugikan masyarakat.

Selain itu, Kemendag juga meminta Polri untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan barang penting, khususnya pada periode pembatasan angkutan barang puasa dan Lebaran, dengan memberikan prioritas distribusi untuk angkutan yang mengangkut bahan pokok.

Dalam rakor, Zulkifli Hasan menyampaikan Kemendag telah bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia untuk terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga bahan pokok secara daring dan harian.

Kendalikan Inflasi

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengimbau semua pemerintah daerah (pemda) agar melakukan upaya optimal dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri pada Maret 2024, masih ada sejumlah daerah yang sama sekali belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.

Dia menyebutkan 214 kabupaten dan kota yang sama sekali belum melakukan enam langkah konkret dalam penanganan inflasi. Keenam upaya konkret itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.