RI Harus Waspadai Kerawanan Pangan seperti di Ethiopia Utara

JAKARTA - Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), pada Selasa (27/2), telah mengalokasikan 17 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 266,13 miliar rupiah untuk membantu meringankan krisis pangan dan kelaparan di Ethiopia utara.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Martin Griffiths dari Dana Tanggap Darurat Pusat (Central Emergency Response Fund/CERF) yang mencerminkan keprihatinan yang mendalam atas dampak kekeringan akibat El Nino yang mempengaruhi wilayah Afar, Amhara, dan Tigray.

"Kerawanan pangan akan semakin parah dalam beberapa bulan ke depan," ungkap Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA.

Saat kekeringan baru semakin intensif, lebih dari 10 juta orang di seluruh Ethiopia diperkirakan akan membutuhkan bantuan pangan selama musim paceklik yang akan berlangsung pada Juli hingga September.

Badan kemanusiaan PBB menyebut bahwa kekeringan sebelumnya dan konflik yang sedang berlangsung terus menimbulkan dampak. Hal itu diperparah dengan banjir yang diperkirakan akan membawa kesulitan lebih lanjut.

"Sangat penting kiranya alokasi CERF terbaru ini ditindaklanjuti dengan pendanaan tambahan dari para donor," kata kantor tersebut.

Berkat kemurahan hati dan upaya mereka bagi pemerintah Ethiopia, sekitar 6,6 juta orang telah dijangkau bantuan pangan dan uang tunai. Meski demikian, OCHA menegaskan bahwa masih banyak sumber daya yang sangat diperlukan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan respons pangan dan nonpangan kemanusiaan di seluruh Ethiopia, Badan Kemanusiaan PBB bersama pemerintah Ethiopia, pada Senin (26/2), meluncurkan permohonan permintaan dana sebesar 3,24 miliar dollar AS guna memenuhi kebutuhan 15,5 juta orang yang butuh bantuan tahun ini.

Anomali Cuaca

Menanggapi kelaparan yang melanda Ethiopia itu, pengamat pertanian dari UPN Veteran Jatim, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar harus mengambil pelajaran dari potensi kerawanan pangan akibat El Nino tersebut. Pemerintah harus mewujudkan kemandirian pangan, karena ke depan, dampak cuaca dan berbagai krisis lainnya akan semakin menghambat produksi dan pemenuhan pangan.

"Selain gangguan cuaca yang setiap tahun pasti ada dan menjadi kendala panen, ke depan, anomali cuaca akan semakin tidak menentu seiring laju perubahan iklim. Fenomena kemarau panjang dan bencana hidrologi adalah konsekuensi dari perubahan iklim yang sulit dibendung. Bisa kita lihat, sampai sekarang upaya dekarbonisasi masih kalah dengan fenomena perubahan iklim itu," kata Zainal.

Idealnya setiap negara harus memastikan kecukupan pangannya masing-masing dari produksi sendiri, bukan impor, sebagai antisipasi meluasnya perang dagang. Jika diam saja, RI akan semakin terpuruk dalam proteksionisme global yang mulai terlihat.

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan Indonesia harus waspada terhadap krisis pangan, terutama soal stok pangan dalam negeri. "Jangan sampai terjadi kelangkaan stok yang menimbulkan gejolak harga dalam negeri," kata Huda.

Manajemen stok barang harus bisa menjadi strategi pemerintah supaya bisa mengontrol harga. Selain manajemen stok, sumber air untuk pertanian harus disiapkan dan dikelola dengan baik dan cepat dengan membangun embung air dan memperbaiki saluran irigasi hingga ke sawah.