Budaya Dialog Berpengaruh Ciptakan Pemilu Damai

JAKARTA - Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom menilai ketentraman dan kedamaian di masa pemilihan umum (pemilu) dapat tercipta karena adanya budaya dialog yang kondusif.

"Ada percakapan yang lebih rutin antara elemen-elemen bangsa. Karena banyak masalah yang bisa kita hadapi, bisa diselesaikan lewat dialog atau percakapan bersama," kata dia di kantor PGI di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Menurut Gomar, percakapan yang intens antara segala pihak dapat menciptakan solusi yang baik untuk mengatasi sebuah konflik.

Percakapan yang intens juga dapat menimbulkan rasa toleransi antara pihak yang berbeda pandangan. "Tentu ada perbedaan-perbedaan, tetapi semua bisa kita selesaikan dengan tekad dan semangat untuk persatuan dan kesatuan serta keamanan kita bersama," kata dia.

Dia pun mencontohkan pertemuan pihaknya dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahajanto hari ini yang dianggap sebagai bentuk dialog yang baik.

Dia berharap upaya mengedepankan dialog dapat diterapkan seluruh pihak demi terciptanya situasi aman dan tentram selama masa pemilu.

Pada saat yang sama, Hadi mengatakan PGI berpengaruh dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan masyarakat selama masa pemilu. "PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan, PGI memiliki cakupan yang besar ke seluruh masyarakat lantaran membawahi 97 gereja yang ada di Indonesia.

Kondisi itu memudahkan PGI dalam menyebarkan pesan perdamaian dalam upaya memperkecil perpecahan di tengah masyarakat selama pemilu.

Ia pun mencontohkan beberapa dampak dari peran PGI dalam menyebarkan pesan perdamaian, alah satunya yakni pemilu legislatif dan presiden yang dianggap berjalan aman dan kondusif. "Pelaksanaan Pileg Pilpres saja sudah kita rasakan kondisi aman dan damai. Di situ peran PGI sudah berjalan," kata dia.

Ia berharap PGI bisa terus berperan meredakan konflik di tengah masyarakat sampai presiden dan wakil Indonesia terpilih.

Ikuti Mekanisme

Dalam kesempatan sama, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024. Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.