Petugas Pemilu Meninggal di 2029 Harus Nol Kasus

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin ingin angka kematian petugas Pemilu 2029 ditekan hingga nol kasus melalui penyempurnaan strategi skrining kesehatan.

"Kami di pemerintah, khususnya Kemenkes melihat satu nyawa saja meninggal buat kami sudah terlalu banyak, karena banyak masyarakat berduka," kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes Kuningan, Jakarta, Senin (19/2).

Ia mengatakan strategi skrining kesehatan terhadap petugas Pemilu telah diterapkan pada tahun ini. Hasilnya, mampu menekan hingga 80 persen kasus petugas wafat dari insiden Pemilu 2019.

Budi melaporkan persentase petugas Pemilu yang wafat per 14--18 Februari 2024, berada pada kisaran 16 persen dari angka insiden serupa pada 2019 yang mencapai 554 jiwa. "Sampai sekarang itu kisarannya 16 persen dari Pemilu sebelumnya yang angkanya di atas 500. Jadi memang terjadi penurunan yang sangat drastis," katanya.

Ia mengatakan total jumlah petugas Pemilu 2024 yang wafat dalam lima hari terakhir berjumlah total 84 orang, terdiri atas 71 dari petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 13 lainnya dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dikatakan Budi skrining kesehatan pada tahun ini menyasar total 6,8 juta petugas pada rentang usia 17 hingga 55 tahun sesuai persyaratan KPU. Sebanyak 6,4 juta petugas di antaranya dinyatakan sehat. "Yang 400 ribu ini berisiko tinggi kemarin. Paling banyak hipertensi, jantung 26 persen, itu dua yang paling besar," katanya.

Upaya penyempurnaan skrining di Pemilu 2029, kata Budi, ditempuh dengan mengerahkan petugas Puskesmas untuk bertanggung jawab di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayahnya.

Selain itu, petugas Puskesmas juga perlu menyambangi petugas Pemilu yang terkategori berisiko tinggi untuk memastikan kesehatan mereka melalui cek tekanan darah, denyut jantung, saturasi.

Upaya itu, menurut Menkes perlu ditempuh jauh lebih awal dari perhelatan pemungutan suara Pemilu, sehingga petugas lapangan yang bekerja sudah dipastikan dalam kondisi sehat dan mampu bekerja.

Kemenkes bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendiskusikan skema baru tersebut.

Risiko Kesehatan

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan, 63 persen dari 398.155 anggota KPPS yang punya risiko kesehatan, atau sekitar 250 ribu orang, memiliki hipertensi.

Ghufron menjelaskan, 86,4 persen dari 7,9 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau 6.825.951 orang, telah melakukan skrining kesehatan.

"Dari skrining tadi, tadi sudah disampaikan, yaitu ada 398.155 yang berisiko penyakit, atau 5,83 persen," ujarnya.