Junta Myanmar Aktifkan Undang-undang Wajib Militer

BANGKOK - Pemerintah militer Myanmar pada Sabtu (10/2) untuk pertama kalinya mengaktifkan undang-undang wajib militer yang telah berusia satu dekade yang mewajibkan pria dan wanita muda menjalani wajib militer setidaknya dua tahun jika dipanggil. Undang-undang ini akan segera berlaku.

Menurut laporan Associated Press, pengumuman yang disiarkan di televisi pemerintah itu merupakan sebuah pengakuan besar bahwa tentara sedang berjuang membendung perlawanan bersenjata nasional terhadap pemerintahannya.

Berdasarkan Undang-Undang Dinas Militer Rakyat tahun 2010, yang disahkan pada masa pemerintahan militer sebelumnya, laki-laki berusia antara 18 dan 45 tahun dan perempuan berusia antara 18 dan 35 tahun bisa direkrut menjadi personel angkatan bersenjata selama dua tahun, dan dapat diperpanjang hingga lima tahun jika terjadi keadaan darurat nasional.

Dewan militer yang berkuasa saat ini, yang disebut Dewan Administrasi Negara, berkuasa pada 2021 setelah menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi.

Undang-undang ini diberlakukan setelah kemunduran terbesar yang dialami militer sejak konflik di seluruh negeri meletus setelah pengambilalihan kekuasaan. Serangan mendadak yang dilancarkan aliansi organisasi etnis bersenjata pad Oktober lalu, dalam waktu kurang dari tiga bulan berhasil merebut sebagian besar wilayah di timur laut Myanmar di sepanjang perbatasan Tiongkok.

Kekalahan ini menginspirasi kekuatan perlawanan di wilayah lain di negara tersebut untuk melancarkan serangan. Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran di negara bagian Rakhine di bagian barat menyebabkan ratusan personel keamanan negara mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Tentara menghadapi dua musuh, yaitu kekuatan pro-demokrasi yang dibentuk setelah pengambilalihan kekuasaan oleh tentara, dan kelompok bersenjata etnis minoritas yang lebih terlatih dan memiliki perlengkapan yang telah berjuang untuk mendapatkan otonomi lebih besar selama beberapa dekade. Ada aliansi antara kelompok-kelompok perlawanan.

Menghindari wajib militer dapat dihukum tiga hingga lima tahun penjara dan denda. Anggota ordo keagamaan dikecualikan, sedangkan pegawai negeri dan pelajar dapat diberikan penundaan sementara.

Mayjen Zaw Min Tun, juru bicara pemerintah militer, mengatakan dalam pernyataan melalui telepon ke televisi pemerintah MRTV bahwa undang-undang tersebut diterapkan karena situasi Myanmar saat ini.

Dia mengatakan mengaktifkan undang-undang tersebut dapat membantu mencegah perang melalui unjuk kekuatan kepada musuh.

"Jadi yang ingin kami sampaikan, tanggung jawab pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab prajurit. Ini adalah tanggung jawab semua orang di seluruh pelosok negeri. Keamanan nasional adalah tanggung jawab semua orang. Itu sebabnya saya ingin memberitahu semua orang untuk mengabdi dengan bangga berdasarkan undang-undang dinas militer rakyat yang berlaku," kata Zaw Min Tun.

Kekuatan pemerintahan militer melemah karena meningkatnya aktivitas perlawanan baru-baru ini. Jumlah tersebut diyakini telah berkurang karena banyaknya korban jiwa, desersi, dan pembelotan, meskipun tidak ada jumlah pasti mengenai jumlah jumlah tersebut.

Pada September tahun lalu, Kementerian Pertahanan Pemerintah Persatuan Nasional, organisasi politik terkemuka perlawanan yang bertindak sebagai pemerintahan bayangan, mengatakan lebih dari 14.000 tentara telah membelot dari militer sejak perebutan kekuasaan pada tahun 2021.

Baru-baru ini terdapat laporan di media Myanmar yang independen dan pro-perlawanan mengenai perekrutan paksa pemuda di daerah perkotaan.