Gerakan Moral Kampus Jadi Lonceng Peringatan

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai gerakan guru besar dan civitas academica perguruan tinggi yang merespons perkembangan hukum dan situasi demokrasi menjelang Pemilu 2024 jangan dianggap politis, tetapi harus jadi lonceng peringatan. Pasalnya, negara harus menjaga iklim demokrasi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

"Seruan sivitas akademika perguruan tinggi dalam beberapa hari terakhir harusnya ditempatkan sebagai pesan keprihatinan para cendekiawan atas berbagai fenomena di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Bukan berusaha membungkam mereka dengan berbagai stigma politis atau tudingan berpihak ke calon tertentu," ujar Huda, dalam keterangan media, di Jakarta, Selasa (6/2).

Dia menjelaskan, berdasarkan pasal 28E ayat 3 dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'. Menurutnya, negara berkewajiban memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi yang menjadi kekhawatiran mereka.

Huda menambahkan, maklumat yang disampaikan oleh civitas academica telah berlandaskan pada keilmuan yang masak dan mantap. Menurutnya, aspirasi ini krusial demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan jurdil (luber dan jurdil).

"Pemilu tidak hanya butuh konstitusional tetapi juga butuh legitimasi. Jika (pemilu) diwarnai kecurangan mungkin hasilnya tetap konstitusional karena sesuai prosedur tetapi pasti tidak akan legitimate dan itu pasti berbahaya karena pemerintah yang dihasilkan juga tidak akan mendapat dukungan mayoritas rakyat," jelasnya.

Dia memahami sikap yang diambil oleh sivitas akademika ini berdasarkan pada kondisi objektif pemilu terkini.

"Mereka ini para guru besar, rata-rata doktor, dosen senior, sehingga mempunyai legitimasi secara akademis menyuarakan keprihatinan atas fenomena yang mengancam masa depan bangsa," katanya.

Huda mengingatkan bahwa suara Civitas akademica ini menjadi lonceng peringatan untuk menjaga kualitas dan legitimasi pemilu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih berharap segenap stakeholder termasuk pemerintah bersikap asertif dalam menanggapi peristiwa ini. Selain melindungi demokrasi, dirinya ingin negara bisa menjaga komitmen untuk memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia.

UB dan Untirta

Sementara itu, Civitas academica Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan sikap terkait dengan suasana politik di Indonesia yang fokus pada penegakan hukum dan etika demokrasi di Tanah Air.

Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya Prof. Sukir Maryanto di Kota Malang, mengimbau Pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta bebas dari kepentingan politik praktis.

Adapun Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT dan seluruh sivitas akademika Untirta menyampaikan deklarasi dan seruan agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan damai, berintegritas serta jujur dan adil.