BUO IKN-INA Susun Format Kerja sama Realisasi Investasi Asing di IKN

JAKARTA - Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (BUO IKN) bekerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) tengah menyusun format kerja sama untuk merealisasikan investasi asing di IKN.

"Sekarang mungkin tahapnya sudah asing yang harus masuk, dan asing itu tentunya lebih rigid kepada kita yang lokal, karena kepercayaan lebih tinggi lokal daripada yang asing, pasti," kata Direktur Utama Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Boyke Soebroto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2).

Ia mengatakan kerja sama tersebut sekaligus menandai dimulainya pembangunan IKN melalui penyerapan investasi asing, setelah berbagai investasi lokal yang telah direalisasikan.

"Kalau yang asing memang seperti Bapak Presiden katakan, memang ada tahapnya. Sekarang yang lokal dulu, karena yang asing tanya, yang lokal mana nih? Nah ini yang lokal sudah sekian banyak masuk," ujarnya.

Boyke mengatakan kolaborasi BUO IKN dan INA merupakan arahan Presiden Jokowi dengan pertimbangan INA lebih berpengalaman dalam menjalin kerja sama investor asing, terutama dari Timur Tengah.

Ia mengatakan format yang disusun BUO IKN dan INA mengemas sejumlah konsep untuk menambah keyakinan para investor asing menanamkan modalnya di IKN.

"Format harus dibuat antara INA dengan kita, kemudian INA membuat, mengemas itu gimana asing percaya dengan format itu," katanya.

Boyke menambahkan sektor investasi asing yang memiliki porsi pendanaan terbesar di IKN adalah energi, transportasi, dan telekomunikasi.

Untuk merealisasikan hal tersebut, hal pertama yang ditempuh BUO IKN-INA adalah melakukan pembicaraan teknis Business to Business (B to B) untuk menyepakati format kerja sama dengan investor asing.

Selanjutnya, format itu akan dijadikan platform kerja sama dengan para investor asing yang berpotensial untuk menanamkan modalnya di IKN.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap area di IKN yang akan digarap oleh investor asing untuk segera dikerjakan. "Badan usaha otorita akan melaksanakan itu karena fungsi kami sebagai master developer itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya, termasuk lahan atau tanah itu," katanya.

Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Presiden melalui pembicaraan teknis yang berkaitan dengan mekanisme dan arah Business to Business (B to B) yang melibatkan INA dengan investor asing.

Boyke mengatakan peta kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6 ribuan hektare di IKN saat ini sudah sampai pada detil desain.

"Lokasi per sealnya sudah ada. Nanti tinggal perusahaan asing itu akan masuk di per seal yang mana, akan bangun apa. Karena di KIPP seluas 6 ribuan sekian hektare itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonalisasi tapi per sealnya sudah jelas," ujarnya. Ant/S-2