Impor Beras Meroket 613,61 Persen, Terbesar Lima Tahun Terakhir

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir yakni sebesar 3,06 juta ton, meroket 613,61 persen dibandingkan 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam berita resmi Statistik di Jakarta, Senin (15/1), mengatakan pada 2022 impor beras Indonesia hanya 429,21 ribu ton, naik dibanding impor tahun 2021 sebesar 407,74 ribu ton.

Sedangkan pada 2020, impor beras sempat berada pada angka 356,29 ribu ton. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 444,51 ribu ton.

Menurut Pudji, impor beras pada 2023 didominasi oleh semi-milled or wholly miller rice sebesar 2,7 juta ton atau 88,18 persen. Kemudian, broken rice sebesar 345,7 ribu ton atau 11,29 persen dan basmati rice sebanyak 7.133 ton atau 0,23 persen.

"Impor beras terbesar sepanjang tahun 2023, berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total impor beras," kata Pudji.

Selain dari Thailand, Indonesia juga melakukan impor beras dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton (37,47 persen), Pakistan sebesar 309 ribu ton (10,10 persen), Myanmar sebesar 141 ribu ton (4,61 persen), dan lainnya 83 ribu ton (2,70 persen).

Tidak Menurunkan Harga

Menanggapi lonjakan impor beras itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, menyayangkan kegemaran pemerintah yang mengimpor untuk keperluan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan bantuan sosial (Bansos).

Pemerintah, katanya, tidak perlu mengimpor dengan alasan agar cadangan beras pemerintah aman. "Pemerintah bisa mengamankan CBP dengan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang menguntungkan petani," tegas Qomar.

Hal yang lebih disayangkan Qomar adalah pemerintah kembali mengimpor lagi beras dengan mengumumkan akan melakukan impor beras dengan kuota sebesar tiga juta ton sepanjang tahun 2024.

Sebagian beras impor itu atau sebanyak dua juta ton ditargetkan datang pada Maret 2024. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog mengeklaim impor beras dilakukan di tahun politik ini untuk mencukupi CBP dan keperluan Bantuan Sosial (Bansos). Padahal bulan Maret, April, dan Mei 2024 sudah merupakan musim panen raya padi bagi petani.

Sejak isu impor beras bergulir akhir tahun 2023 lalu, harga gabah ditingkat petani sudah mulai mengalami penurunan dari rentang harga 7.000-8.600 rupiah per kg, menjadi 6.000- an per kg pada awal Januari 2024 ini.

"Klaim pemerintah yang menyatakan produksi beras turun tidak bisa dijadikan legitimasi impor begitu saja. Demikian juga dengan penyediaan beras untuk bantuan sosial yang akan digulirkan sampai Juni 2024," katanya.

Impor, tegasnya, sama sekali tak menurunkan harga. "Meskipun impor dilakukan seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Belum lagi impor pangan terkhusus beras seolah jadi keharusan meskipun produksi beras dalam negeri mencukupi," katanya.