Bawaslu RI Terima 777 Laporan Pelanggaran Pemilu

DENPASAR - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan sejauh ini sudah ada 777 laporan yang diduga pelanggaran pemilu masuk sejak awal proses penyelenggaraan Pemilu 2024 hingga awal Januari.

"777 (laporan) per 3 Januari 2024. Pelanggaran administrasi paling banyak, dari mulai awal sampai akhir," kata dia usai kegiatan serah terima pinjam pakai gedung pemilu di Denpasar, Bali, Kamis (11/1).

Rahmat tak dapat menyebutkan partai politik dengan aduan terbanyak, lantaran hingga saat ini mereka masih terus membuka laporan dan juga menangani aduan-aduan yang sudah masuk. "Kan bukan hanya di pusat, di daerah juga harus dicek, nanti saya salah menyampaikan data. Kemungkinan itu (jumlah pelanggaran saat ini) tidak semasif dulu tapi kita tidak tahu karena belum bisa dibandingkan, belum selesai, pungut hitung belum selesai," ujarnya.

Bawaslu RI mengklasifikasikan pelanggaran dalam dua kelompok yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dimana yang sudah banyak terselesaikan adalah masalah administrasi.

Rahmat menyebut untuk laporan administrasi semua terselesaikan dalam 14 hari, sementara yang dinilai sebagai tindak pidana membutuhkan waktu 41 hari dengan putusan pengadilan.

Salah satu yang disinggung adalah laporan terhadap calon presiden Anies Baswedan yang diduga melontarkan fitnah terkait data lahan milik capres Prabowo Subianto dalam debat ketiga pemilihan presiden. Rahmat mengatakan laporan tersebut saat ini masih diproses karena mereka punya waktu 14 hari untuk mengkaji, ketika ada temuan maka Bawaslu tak ragu memroses.