Ketua Komisi I Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara, Tak Bisa Dibuka Sembarangan

Doc: ANTARA/HO-DPR RI

Ket. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa data pertahanan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan memiliki risiko bagi kedaulatan negara jika menyampaikannya secara terbuka di hadapan publik.

"Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidenti. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu," kata Meutya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (8/1).

Politikus Partai Golkar itu menekankan hal tersebut untuk merespons permintaan sejumlah calon presiden kepada Menteri Pertahanan yang juga Calon Presiden RIPrabowo Subianto untuk membuka data pertahanan negara pada debat ketiga Pilpres 2024.

Menurut Meutya, para capres yang meminta Prabowo membuka data pertahanan negara di hadapan publik tidak memahami risiko yang akan timbul bagi pertahanan dan kedaulatan negara, apalagi acara debat tersebut disiarkan langsung oleh media sehingga berpotensi menjadi perhatian seluruh dunia.

"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik meski sudah dicecar sebegitu rupa," kata dia.

Legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu menilai debat yang membahas pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa.

"Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan pada isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan," ujar Meutya.

Ia berharap rakyat dapat bijak dan berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan karena kedaulatan negara pertaruhannya.

"Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu, kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia," katanya.

Sebelumnya, pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1), Capres RI Anies Baswedan dan Capres RI Ganjar Pranowo mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data terkait dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kementerian Pertahanan.

Namun, hingga rangkaian debat berlangsung, Prabowo Subianto bersikeras untuk tidak terpancing menjawab pertanyaan tersebut dan memilih mengajak kedua pasangan calon berdiskusi dalam kesempatan lain secara tertutup.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.