Hak Belum Dibayarkan, Tenaga Kesehatan Tutup Layanan RSUD Dr Haulussy

AMBON - Tenaga kesehatan (nakes) menutup layanan kesehatan RSUD Dr M Haulussy di Ambon, Maluku, sebagai imbas hak nakes yang belum dibayarkan pihak rumah sakit sejak tahun 2020.

"Mulai hari ini kami menutup layanan rumah sakit untuk pasien yang datang, sedangkan pasien yang sementara menjalani perawatan tetap kami layani," Kata salah satu dokter di RSUD Dr M Haulussy Ambon, Isabella Hulisellan, di Ambon, Senin (18/12).

Ia mengatakan layanan kesehatan RSUD tersebut mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) ditutup. "Pasien baru yang datang di RS tidak kami layani sebagai tindak lanjut aksi demo yang kami lakukan hari ini. Kami akan melakukan layanan kembali jika m-banking kami berbunyi karena hak kami dibayarkan," katanya.

Layanan pasien yang telah menjalani perawatan, kata dia, tetap dilayani seperti perawatan dokter ahli, farmasi, laboratorium, hingga cuci darah dan lainnya. Demikian pula dengan layanan obat khusus seperti pasien HIV/ AIDS, TBC juga tetap dilayani.

"Sejujurnya hati nurani kami tidak mau menutup pelayanan ini, tetapi hak kami ditelantarkan manajemen. Kami juga butuh uang untuk menghidupi keluarga, " ucapnya.

Puluhan nakes SUD Dr M Haulussy Ambon melakukan aksi demo menuntut pembayaran hak mereka yang belum dibayarkan pihak RSUD sejak tahun 2020.

Dana jasa pelayanan yang belum dibayarkan kepada kurang lebih 600 pegawai RSUD tersebut mencapai Rp26 miliar, yang terdiri dari jasa layanan BPJS, medical check up, dan dana COVID-19.

Berbagai upaya telah diperjuangkan, kata dia, agar masalah jasa pelayanan diselesaikan manajemen RSUD dengan bertanya langsung ke Direktur RSUD M Haulussy baik pada pertemuan-pertemuan komite medik maupun bertanya melalui grup WA Komite Medik.

Selain itu bertemu dengan kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Komisi IV, bahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku.

Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku pada 1 September 2023, kata dia, RSUD telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga hari ini belum dibayarkan.