DKI Dengarkan Soal Hunian Layak

JAKARTA - Masyarakat boleh berdemo tentang hak atas tempat tinggal layak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendengar aspirasi massa.

"Ya, demo biasa menyampaikan aspirasi. Terpenting tidak anarkis. Kita dengarkan. Namanya orang menyampaikan aspirasi, harus kita dengarkan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta, Arifin, Senin (11/12). Dia menanggapi kelompok warga yang unjuk rasa di depan Balai Kota.

Arifin menegaskan, terpenting setiap aspirasi disampaikan secara aman dan damai. Jangan membuat kerusuhan ataupun kerusakan (anarkis).

Koordinator Umum Aksi, Gugun Muhammad, mengatakan, masih banyak permukiman tidak layak huni.

Sebab beberapa program yang telah berjalan, tiba-tiba berhenti, dan tidak diselesaikan. Maka, sebanyak 3.991 warga dari 27 kampung di Jakarta unjuk rasa. Mereka tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta (JRMK) dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Adapun tuntutannyaantara lain minta pembangunan Tower E serta sarana dan prasarana Kampung Susun Akuarium dilanjutkan sampai rampung. Kemudian, menuntut agar eks warga Kampung Bayam dapat menempati Kampung Susun Bayam. Ini merujuk skema yang diterapkan di Kampung Susun Akuarium.

Lalu, mereka mendesak Pemprov Jakarta menagih kewajiban penyerahan tanah dari PT Emticon agar lahan tersebut dapat digunakan warga Kampung Lengkong, Cilincing, Jakarta Utara. "Kami juga minta Pemprov Jakarta segera menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi konsolidasi tanah di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara," ujar Gugun.