Hari HAM Sedunia Jadi Momen Teguhkan Komitmen P5HAM

Doc: ANTARA/Fransisco Carolio

Ket. ARSIP - Massa aksi dari Aliansi Pembela HAM (APEM) berunjuk rasa memperingati Hari HAM Sedunia di Ciceri, Serang, Banten, Jumat (10/12/2021). Mereka mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memastikan perlindungan hak-hak sipil untuk semua warga tanpa pandang bulu.

PALU - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah (Sulteng) Hermansyah Siregar mengatakan peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tahun 2023 menjadi momen penting untuk meneguhkan komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM (P5HAM) di daerahnya."Hari HAM Sedunia ke-75 ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk meneguhkan komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM atau yang biasa dikenal P5HAM," kata Siregar pada pelaksanaan peringatan Hari HAM ke-75 di Kota Palu, Senin (11/12).Ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tahun 2023 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.Sebelumnya, kata dia, pelaksanaan peringatan Hari HAM Sedunia terpusat di Jakarta namun tahun ini dilaksanakan di masing - masing daerah dengan melibatkan pemerintah provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sulteng."Hal ini dilakukan dengan harapan pelaksanaan di daerah dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah untuk mendorong P5HAM, terkhusus di wilayah Sulteng," katanya.Ia mengatakan dengan mengusung tema "Harmoni dalam keberagaman, berbeda untuk bersatu", diharapkan dapat menanamkan kesetaraan, kebebasan mendasar dan keadilan pada masyarakat.

"Acara ini diharapkan bukan sekedar untuk merayakan tetapi juga untuk merefleksikan prinsip-prinsip yang mendasari kemanusiaan," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia mengajak seluruh pihak untuk terus bersama memperjuangkan keadilan tanpa diskriminasi, kekerasan dan penuh rasa hormat terhadap martabat manusia.Kemenkumham, kata Siregar, telah melakukan berbagai upaya dan kerja sama dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, serta berkomitmen untuk memastikan pemenuhan HAM."Salah satunya adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM atau disebut RANHAM, sejauh ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota," kata dia.