Koordinasi soal Pangan Masih Tumpang Tindih

JAKARTA - Pernyataan pejabat Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendorong kolaborasi berbagai pihak, baik kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, hingga para ahli dan akademisi untuk mengembangkan potensi sumber pangan fungsional dinilai sangat normatif.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Masyhuri, mengatakan pernyataan seperti itu seharusnya tidak keluar dari lembaga baru yang tujuannya memang untuk mengoordinasikan semua lembaga demi amanat UU Pangan.

Menurut Masyhuri, Bapanas semestinya bisa mengidentifikasi langsung apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga sehingga bisa bersinergi dan tujuan dari ketahanan pangan tercapai sesuai amanat UU Pangan.

"Masalahnya kan memang koordinasi antarlembaga selama ini tumpang tindih, sehingga pengembangan sumber pangan fungsional tadi tidak berjalan. Jadi, jangan dibilang harus koordinasi, tapi koordinasinya seperti apa, detilnya seperti apa, Bapanas harus merinci," kata Masyhuri.

Meskipun diungkapkan bahwa Bapanas mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, tanpa mekanisme kolaborasi yang rinci maka implementasi dan pengawasan akan sulit dikerjakan dan dievaluasi. Pada akhirnya, kembali lagi penyelesaian masalah pangan hanya menjadi wacana.

Kata kuncinya, papar Masyhuri, adalah peningkatan produktivitas dan perencanaan yang matang dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan demikian, penyakit pangan nasional yakni gampang sekali impor bisa dikendalikan.

"Impor itu kan harusnya opsi terakhir, nah sekarang kan justru impornya duluan ada, alasan pembenarannya dicari-cari. Kan ini fatal. Kuncinya ya peningkatan produktivitas dengan perencanaan detail dan terinci," papar Masyhuri.

Dalam diskusi ketahanan pangan dan gizi di Jakarta, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan ketahanan pangan dan gizi selalu menjadi isu strategis nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara.

"Pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif," kata Nita.

Salah satu kategori pangan, kata Nita, yang potensial mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi, yaitu pangan fungsional. Munculnya pangan fungsional itu seiring pergeseran konsumsi pangan masyarakat yang tidak hanya mengedepankan aspek pemenuhan konsumsi pangan semata.

Mereka juga memperhatikan khasiat atau fungsi pangan yang dikonsumsi dan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan ataupun pengobatan terhadap kondisi kesehatan tertentu.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dengan demikian, potensi sumber pangan fungsional cukup besar untuk dikembangkan melalui penelitian, pengkajian, pengolahan, maupun pemanfaatannya," kata Nita.

Bapanas, tambahnya, bekerja sama dengan semua pihak untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi adalah kunci utama dalam melakukan upaya tersebut, karena menyelesaikan masalah pangan dan gizi memerlukan komitmen semua elemen masyarakat.

"Kami bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, organisasi perangkat daerah lintas sektor di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta melibatkan BUMN dan BUMD Pangan, Satgas Pangan, swasta, asosiasi, civitas akademika, dan para ahli untuk mencapai target pembangunan pangan," kata Nita.

Sulit Diakses

Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan untuk mengakses pangan yang tidak bergizi saja masih masih ada warga yang kesulitan, apalagi akses ke pangan yang bergizi, tentu jauh lebih sulit. "Faktornya sangat banyak mulai dari harga, sumber daya manusia (SDM), hingga pasokan yang terbatas," jelas Huda.

Hal itu karena rantai pasok pangan di Indonesia sudah dikuasai oleh middleman yang membuat harga pangan menjadi lebih mahal. Masyarakat kelas menengah ke bawah tidak bisa menjangkau harga pangan kurang bergizi, apalagi yang bergizi.

Kesadaran pangan bergizi di masyarakat akhirnya rendah karena mereka berpikir sudah untung mereka bisa mendapatkan pangan dan tidak mati kelaparan.