Selandia Baru Cabut UU Bebas Rokok untuk Danai Pemotongan Pajak

JAKARTA - Pemerintahan baru Selandia Baru mengumumkan akan mencabut larangan merokok yang diterapkan negara tersebut untuk membantu mendanai pemotongan pajak.

Dilaporkan BBC, undang-undang yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Jacinda Ardern tersebut akan melarang penjualan rokok tahun depan bagi siapa pun yang lahir setelah tahun 2008.

Undang-undang tersebut disahkan tahun lalu berdasarkan RUU Amandemen Lingkungan Bebas Rokok dan Produk (Tembakau Rokok) yang Diatur.

"Ini berarti bahwa pada akhirnya nyawa akan hilang dan akan ada lebih banyak biaya perawatan kesehatan," kata juru bicara kesehatan Partai Buruh, Ayesha Verrall. Ia mengecam komentar yang dibuat Menteri Keuangan Selandia Baru yang merupakan wakil pemimpin Partai National, Nicola Willis, mengenai biaya undang-undang bebas rokok.

Merokok adalah penyebab utama kematian yang dapat dicegah di Selandia Baru. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghentikan generasi muda agar tidak melakukan kebiasaan tersebut.

Perubahan ini mengejutkan para ahli kesehatan.

Pemodelan kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa undang-undang Bebas Rokok akan menyelamatkan hingga 5.000 nyawa setiap tahunnya.

Organisasi kesehatan nasional Maori, Hapai Te Hauora, menyebut penghapusan larangan ini sebagai "pukulan yang tak masuk akal terhadap kesehatan dan kesejahteraan seluruh warga Selandia Baru".

Tingkat merokok serta penyakit dan masalah kesehatan yang terkait adalah yang tertinggi di masyarakat Maori, penduduk asli di Selandia Baru. Menurut para ahli, kebijakan larangan merokok akan memberikan dampak paling positif.

Selain melarang penjualannya kepada generasi muda, undang-undang tersebut juga akan menghapuskan produk tembakau dari 90 persen toko yang saat ini menjualnya di Selandia Baru dan mengatur agar jumlah nikotin dalam rokok lebih rendah.

BBC melaporkan, kebijakan Bebas Rokok di Selandia Baru diyakini telah menginspirasi pemerintah Inggris pada September lalu untuk mengumumkan larangan serupa bagi kaum muda.

Namun di Selandia Baru, kebijakan tersebut juga secara konsisten dikritik oleh kelompok bisnis, dimana pemilik agen koran dan toko serba ada mengkritik hilangnya pendapatan mereka dari penjualan tembakau, bahkan dengan subsidi pemerintah.

Anggota parlemen dari Partai Konservatif juga berpendapat bahwa larangan tersebut akan mengarah pada pasar gelap tembakau.

Pada Sabtu (25/11), Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis mengatakan, pemerintah koalisi akan mencabut undang-undang tersebut untuk membantu mendanai pemotongan pajak yang dijanjikan saat pemilu.

Partai utama yang berkuasa, Partai Nasional, belum berkampanye untuk mencabut undang-undang tersebut, sehingga pengumuman tersebut mengejutkan para ahli kesehatan yang percaya bahwa kebijakan tersebut aman di pemerintahan Nasional.

Namun Willis mengatakan, mitra Partai Nasional dalam koalisi - New Zealand First yang populis dan libertarian - "ngotot" akan membatalkan undang-undang Bebas Rokok.

Meskipun menang telak dalam pemilu 14 Oktober lalu, Partai Nasional yang berhaluan tengah-kanan telah berjuang selama berminggu-minggu terkait kebijakan ini dalam negosiasinya membentuk pemerintahan koalisi dengan dua partai kecil itu.

Sebuah kesepakatan baru disetujui pada Jumat, enam minggu setelah pemilu, sehingga pemerintah baru dilantik pada hari Senin.

Kedua partai kecil tersebut memblokir salah satu kebijakan andalan partai Nasional untuk membuka kepemilikan properti asing - yang selama ini diandalkan oleh partai tersebut untuk mendanai pemotongan pajak bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

Willis mengatakan kepada stasiun TV3 Newshub Nation di Selandia Baru pada Sabtu bahwa hal ini menyebabkan partai tersebut mencari tempat lain.

"Kita harus ingat bahwa perubahan undang-undang bebas rokok mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran pemerintah, dengan adanya dana sekitar satu miliar dolar," katanya.

Namun beberapa pakar kesehatan masyarakat mengkritik arah tersebut.

"Saran bahwa pemotongan pajak akan dibayar oleh orang-orang yang terus merokok benar-benar mengejutkan," kata Profesor emeretus Rober Beaglehole, ketua komite Action for Smokefree 2025 Selandia Baru kepada Pacific Media Network.

Pemodelan kesehatan masyarakat yang dilakukan pada 2022 menunjukkan, kebijakan Bebas Rokok akan menghemat sistem kesehatan Selandia Baru sekitar 3 miliar dolar Selandia Baru (790 juta dolar AS) selama 20 tahun ke depan.

Selandia Baru masih ingin mengurangi tingkat merokok nasional menjadi 5% pada 2025, dengan tujuan menghilangkannya sama sekali.

Menurut data nasional, lebih dari 800.000 orang dewasa teleh berhenti merokok di negara tersebut pada tahun lalu. Saat ini, sekitar 8% populasi orang dewasa di negara tersebut merokok.