Selandia Baru Cabut UU Bebas Rokok untuk Danai Pemotongan Pajak

JAKARTA - Pemerintahan baru Selandia Baru mengumumkan akan mencabut larangan merokok yang diterapkan negara tersebut untuk membantu mendanai pemotongan pajak.

Dilaporkan BBC, undang-undang yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Jacinda Ardern tersebut akan melarang penjualan rokok tahun depan bagi siapa pun yang lahir setelah tahun 2008.

Undang-undang tersebut disahkan tahun lalu berdasarkan RUU Amandemen Lingkungan Bebas Rokok dan Produk (Tembakau Rokok) yang Diatur.

"Ini berarti bahwa pada akhirnya nyawa akan hilang dan akan ada lebih banyak biaya perawatan kesehatan," kata juru bicara kesehatan Partai Buruh, Ayesha Verrall. Ia mengecam komentar yang dibuat Menteri Keuangan Selandia Baru yang merupakan wakil pemimpin Partai National, Nicola Willis, mengenai biaya undang-undang bebas rokok.

Merokok adalah penyebab utama kematian yang dapat dicegah di Selandia Baru. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghentikan generasi muda agar tidak melakukan kebiasaan tersebut.

Perubahan ini mengejutkan para ahli kesehatan.

Pemodelan kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa undang-undang Bebas Rokok akan menyelamatkan hingga 5.000 nyawa setiap tahunnya.

Organisasi kesehatan nasional Maori, Hapai Te Hauora, menyebut penghapusan larangan ini sebagai "pukulan yang tak masuk akal terhadap kesehatan dan kesejahteraan seluruh warga Selandia Baru".

Tingkat merokok serta penyakit dan masalah kesehatan yang terkait adalah yang tertinggi di masyarakat Maori, penduduk asli di Selandia Baru. Menurut para ahli, kebijakan larangan merokok akan memberikan dampak paling positif.

Selain melarang penjualannya kepada generasi muda, undang-undang tersebut juga akan menghapuskan produk tembakau dari 90 persen toko yang saat ini menjualnya di Selandia Baru dan mengatur agar jumlah nikotin dalam rokok lebih rendah.

BBC melaporkan, kebijakan Bebas Rokok di Selandia Baru diyakini telah menginspirasi pemerintah Inggris pada September lalu untuk mengumumkan larangan serupa bagi kaum muda.

Namun di Selandia Baru, kebijakan tersebut juga secara konsisten dikritik oleh kelompok bisnis, dimana pemilik agen koran dan toko serba ada mengkritik hilangnya pendapatan mereka dari penjualan tembakau, bahkan dengan subsidi pemerintah.

Anggota parlemen dari Partai Konservatif juga berpendapat bahwa larangan tersebut akan mengarah pada pasar gelap tembakau.

Pada Sabtu (25/11), Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis mengatakan, pemerintah koalisi akan mencabut undang-undang tersebut untuk membantu mendanai pemotongan pajak yang dijanjikan saat pemilu.