Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat Lokal

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan paradigma pembangunan bukan sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementeriab PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti di sela-sela Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2023 di Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, akhir pekan lalu mengatakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan itu salah satunya dengan memanfaatkan potensi ekonomi biru.

"Inklusif artinya bisa dirasakan oleh masyarakat lokal, bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan berkelanjutan harus ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan," kata Amalia.

Dia pun berharap ekonomi biru dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan dari ekonomi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua dengan menimbang potensi laut yang luar biasa.

Ekonomi biru jelasnya memiliki prospek masa depan untuk ekonomi Indonesia karena memberikan manfaat dari aspek sosial dan lingkungan, serta membuat ekonomi di Tanah Air lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Potensi laut ini perlu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dan juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua masa depan. Kami yakin, ekonomi biru akan lebih inklusif dan lebih berkelanjutan," katanya.

Potensi laut kata Amalia harus dimanfaatkan dengan menciptakan hilirisasi dari sumber daya alam laut. Hal itu berarti tidak hanya menjual komoditas laut yang mentah, tetapi juga harus mampu membangun industri-industri olahan berbagai produk lain dan menciptakan pariwisata berkelanjutan.

"Untuk mendorong pembangunan ekonomi biru di provinsi Papua, bukan hanya ikan laut kemudian kita jual, tetapi bagaimana kita bisa mendorong sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi, sektor-sektor yang bisa berdaya saing melalui hilirisasi sumber daya laut yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif," kata Amalia seperti dikutip dari Antara.

Ekonomi Kerakyatan

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa yang diminta pendapatnya dari Jakarta mengatakan, pembangunan ramah lingkungan hanya bisa optimal jika orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi yang bukan saja inklusif tetapi juga demokratis.

"Demokratis yaitu pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh peranan besar ekonomi rakyat dan koperasi, bukan segelintir elit korporasi dan oligarki,"tegas Awan.

Demokrasi ekonomi katanya adalah prasyarat pembangunan keberlanjutan. Tanpa itu, maka hanya akan menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar dan berpotensi krisis ekonomi dan konflik sosial.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya mengatakan, blue economy merupakan pendekatan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan kelautan secara bijaksana yang diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Oleh karena itu diperlukan peta potensi laut dan sumber daya kelautan termasuk perikanan, pariwisata laut, energi terbarukan atau bioteknologi laut," kata Andy.