Kemen PUPR Diminta Tingkatkan Serapan Anggaran

JAKARTA - DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) meningkatkan serapan anggaran. Hingga Oktober lalu anggaran yang baru diserap lembaga tersebut baru mencapai 94,50 trilliun rupiah atau sebesar 57,5 persen dari pagu anggaran, dengan realisasi capaian fisik 60 persen.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi Kementerian PUPR atas capaian realisasi anggaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, juga mengimbau penyelesaian pekerjaan agar tepat waktu dan sasaran. "Kementerian PUPR juga perlu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan menindaklanjuti temuan yang diperoleh saat kunjungan kerja atau audiensi dengan masyarakat," jelas Lasarus dalam Rapat Kerja berdama Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (20/11).

Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran di bulan yang sama pada tahun anggaran (TA) 2022 yaitu sebesar 52,3 persen.

"Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar 125,22 rupiah, kemudian mengalami penambahan menjadi 164,39 triliun rupiah. Dan hingga tanggal 17 November 2023, realisasi keuangannya sebesar 109,33 trilliun rupiah (63,9 persen) dengan progres fisik sebesar 67,8 persen," kata Basuki dalam rapat tersebut.

Kementerian PUPR juga melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di IKN pada 2020 - 2024 sebesar 60,99 triliun rupiah (85 paket pekerjaan). Dengan Progres fisik hingga 1 November 2023 sebesar 22,2 persen. Sementara untuk anggaran pada TA 2023 yang dialokasikan pada dukungan infrastruktur dasar IKN sebesar 25,32 triliun rupiah.

"Untuk Batch 1 (Tahun 2020 - Maret 2023) anggarannya sebesar 24,53 triliun rupiah untuk 40 paket pekerjaan dengan progres 53,3 persem. Sementara, untuk Batch 2 (setelah Maret 2023), anggarannya sebesar 36,46 triliun rupiah untuk 45 paket pekerjaan dengan progress sebesar 1,3 persen," jelas Basuki.