Realisasi Penyaluran KUR Masih Lamban

JAKARTA - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 6 November 2023 sebesar 204,17 triliun rupiah dan diberikan kepada 3,67 juta debitur. Angka tersebut mencapai 68,74 persen dari target 2023 sebesar 297 triliun rupiah, sementara idealnya penyaluran KUR per Oktober seharusnya mencapai 83 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Forum Diskusi Peran Industri Penjamin Kredit dalam Pengembangan UMKM, menjelaskan Kuantitas penyaluran KUR tersebut diikuti peningkatan kualitas yang tercermin dari capaian penyaluran di sektor produksi sebesar 55,8 persen, lalu dominasi penerima baru KUR yang mencapai 79 persen dari total penerima KUR. Selain itu, keberhasilan graduasi debitur KUR mencapai 52 persen debitur yang naik kelas.

"Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, KUR menjadi salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional," ujar Menko Airlangga melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (18/11).

Pemerintah telah memberikan subsidi bunga sehingga suku bunga atau marjin KUR tergolong rendah dan syarat agunan tambahan KUR juga dipermudah. Bahkan sebagai bentuk dukungan pemberdayaan UMKM, agunan tambahan bagi KUR sampai dengan 100 juta rupiah tidak lagi diperlukan.

Menurut Airlangga, perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanan program KUR sejak 2007, dan sampai 2023 telah terdapat 12 perusahaan penjaminan yang terdiri dari perusahaan penjamin pusat dan perusahaan penjamin daerah.

Adapun kontribusi penjamin KUR tersebut tercermin dari jumlah KUR yang dijaminkan. Sampai Agustus 2023, jumlah KUR yang telah dijaminkan mencapai 1.542 triliun rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 45,3 juta. Nilai penjaminannya mencapai 1.080 triliun rupiah dengan klaim yang dibayar sebesar 22,8 triliun rupiah.

Peran penting perusahaan penjaminan dalam program KUR juga tercermin melalui keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KUR sehingga tingkat NPL KUR dapat terjaga di angka 1,63 persen.

Selain itu, penjamin KUR juga mampu mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dalam program KUR melalui program pendampingan UMKM.

"Saya berharap perusahaan penjaminan dapat terus berperan aktif mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan dan pengembangan basis data risiko kredit UMKM yang dapat digunakan sebagai pelengkap basis data pemeringkat kredit dalam program KUR," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap tinggi dan berkualitas, pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan menyalurkan insentif, mendorong permintaan domestik, menyalurkan bantuan sosial, hingga mendorong stimulus fiskal sektor perumahan.