Enam Isu Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari konsultasi publik pertama KLHS yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Helmy Zulhidayat mengatakan, kegiatan ini digelar secarahybriddan diikuti lintas sektoral. Terhitung ada enam isu pembangunan berkelanjutan paling strategis KLHS RPJMD. Pertama, tingginya risiko bencana. Kedua, keberlanjutan sumber daya alam. Ketiga, kualitas lingkungan hidup masih rendah.

Keempat, ketimpangan sosial ekonomi. Kelima, pemanfaatan Iptek menuju kota keberlanjutan. Keenam, belum optimalnya tata kelola yang baik. "Isu-isu tersebut tidak hanya dirasakan DKI, tapi juga dunia. Khususnya permasalahan lingkungan yang biasa disebut triple planetary crisis," ujar Helmy, dikutip jakartagoid, Kamis (9/11).

Helmy menjelaskan, selain membahas isu-isu strategis, dalam kegiatan ini juga sekaligus ditampung masukan, solusi, saran serta rekomendasi untuk mematangkan kegiatan berkelanjutan. KLHS merupakan instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar. Ini terintegrasi dalam pembangunan wilayah atau kebijakan, rencana dan program.

"Pembuatan dan pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD maupun RPJMD," terangnya. Menurut Helmy, KLHS kali ini disusun secaraex-anteatau mendahului dokumen RPJMD. Harapannya dapat membawa Jakarta menjadi kota yang mampu melindungi dan memelihara kualitas lingkungan hidup.

"Semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi. Karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak bersama," tandasnya.