Puan Pastikan Pembahasan Sembilan RUU Tak Terganggu Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kelanjutan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah berada dalam tahap pembahasan Tingkat I untuk dibahas pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 tidak boleh terganggu dengan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia menegaskan bahwa DPR RI bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. "Pada masa sidang ini DPR RI akan melanjutkan pembahasan sebanyak sembilan Rancangan Undang-Undang yang saat ini sudah berada dalam tahapan pembahasan Tingkat I. Penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat," kata Puan saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Puan mengatakan bahwa DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN 2023 guna memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu merespons dan mengantisipasi perlemahan ekonomi global.

"DPR RI bersama pemerintah akan terus mencermati dinamika perekonomian global tersebut, dan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan moneter fiskal dan stabilitas perekonomian nasional," tuturnya.

Dia juga menyebut DPR RI akan terus mendukung pemerintah dalam mencapai pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Puan menjelaskan sejumlah isu yang akan menjadi perhatian perhatian alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, di antaranya krisis pangan yang disebabkan lonjakan harga pangan.

Kemudian, perubahan iklim yang berdampak pada kekeringan dan kemarau panjang, serta krisis air bersih di berbagai daerah; kenaikan harga minyak akibat kenaikan harga minyak dunia akibat memanas-nya konflik di Timur Tengah; kasus kekerasan dan perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan sekolah.

Lalu, kasus cacar monyet (monkeypox) yang terus bertambah; pembiayaan UMKM melalui fintech lending landing peer to peer (P2P) atau pinjaman daring; dugaan penyalahgunaan dana pensiun di beberapa BUMN; dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) rate.

"DPR RI akan mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja responsif terukur berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat," ujar Puan.