OJK Dorong Perluasan Akses Keuangan bagi Masyarakat

Senin, 30 Okt 2023, 06:10 WIB

JAKARTA - Tingkat literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat dinilai penting untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, masyarakat perlu mengoptimalkan potensi dan manfaat berbagai produk jasa keuangan dengan tepat.

"Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada dua hal kalau dilihat dari aspek keuangan, yaitu literasi atau mengerti bagaimana harus memahami risiko, dan inklusi yaitu masyarakat harus mudah untuk berurusan dan mengakses lembaga jasa keuangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae di Semarang, Jawa Tengah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (29/10).

Ket. Foto: KEUANGAN INKLUSIF - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua kiri) bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi (kiri) meninjau gerai UMKM milik penyandang disabilitas saat peluncuran sinergi akselerasi keuangan insklusif bagi penyandang disabilitas di Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (28/10). Kegiatan tersebut merupakan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023 dengan tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera. — Sumber: ANTARA/HENDRA NURDIYANSYAH

Dian mengatakan OJK ingin menggandeng seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan, kata Dian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemudahan masyarakat Semarang dan Jawa Tengah dalam mengakses lembaga jasa keuangan, baik perbankan, industri keuangan non bank maupun pasar modal.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan keuangan masyarakat di Jawa Tengah tercatat sebesar 51,69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan atau ketersediaan akses keuangan tercatat lebih tinggi sebesar 85,97 persen.

Investasi Ilegal

Pada kesempatan lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan otoritas berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan agar menjauhi berbagai penawaran investasi ilegal yang merugikan.

"Pemahaman yang baik ini juga menjadi modal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menghindari berbagai penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Ogi dalam keterangan diterima di Jakarta, kemarin.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, OJK juga bertekad untuk memperluas akses keuangan masyarakat di berbagai daerah. Perluasan akses keuangan itu, katanya, merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

"Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud," kata Ogi.

OJK ingin menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dengan target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.