Bank DKI Bantu Memajukan Bisnis Lokal

JAKARTA - Dalam rangka memberi dukungan memajukan bisnis lokal masyarakat Jakarta, maka Bank DKI meningkatkan dua persen rasio kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Rasio kredit UMKM Kuartal III telah berada di angka 9,87 persen. Sebelumnya tercatat sebesar 7 persen September 2022," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, Rabu (25/10).

Romy menuturkan kredit konsumer mencatat pertumbuhan positif sebesar 13,64 persen menjadi 21,58 triliun September dari posisi 18,99 triliun tahun lalu. Di sisi lain, strategi penyaluran kredit dengan skala lebih besar dilakukan secara selektif. Di antaranya, kredit sindikasi yang tumbuh 10,91 persen menjadi 6,53 triliun September ini. Di mana angka tahun lalu baru 5,89 triliun.

Lalu, penyaluran segmen kredit komersial termasuk term loan September mencapai 15,54 triliun. Sedangkan kredit menengah tercapai sebesar 1,37 triliun. "Secara spesifik, pembiayaan untuk segmen syariah tumbuh 6,22 persen menjadi sebesar 7,7 triliun September dari 7,24 triliun bulan sama tahun lalu.

Dalam strategi ekspansi kredit, Badan Usaha Milik Daerah milik Provinsi Jakarta itu tetap memprioritaskan pengelolaan risiko secara efektif dan pengawasan secara ketat. Tujuannya untuk memastikan kualitas aset yang optimal. Dengan peningkatan kredit sejumlah segmen tersebut, Romy ingin kembali mencatatkan pertumbuhan kinerja positif sepanjang Kuartal III tahun ini.

Secara keseluruhan sampai September ini, penyaluran kredit tumbuh sebesar 6,9 persen menjadi 49,96 triliun. Ini lebih tinggi dari tahun lalu 46,73 triliun. "Upaya pengendalian kualitas kredit juga dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, maupun upaya penyelamatan kredit," katanya.

Sedangkan menurut Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi, lembaganya tidak hanya menjalankan peran sebagai entitas bisnis. "Kami juga menjalankan fungsi konektor sinergi antar-BUMD, fasilitator pertumbuhan, serta penyetaraan ekonomi masyarakat," ujar Arie.

Dukungan Bank DKI terhadap Pemprov Jakarta diwujudkan dengan elektronifikasi pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui layanan Cash Management System.