Menag: Tambahan Kuota Haji Kurangi Antrean

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan tambahan kuota haji akan mengurangi antrean jamaah di Indonesia. Adapun tambahan kuota haji 1445 H/2024 M sebanyak 20.000 jemaah.

"Tambahan kuota ini akan berdampak pada menurunnya antrean," ujar Menag usai Peringatan Hari Santri 2023, di Surabaya, Sabtu (21/10).

Dia mengatakan, tambahan kuota ini harus disiapkan lebih baik. Dia telah menginstruksikan jajaran terkait agar kuota haji agar bisa didistribusikan secara berkeadilan, salah satunya untuk calon jemaah lanjut usia atau lansia.

"Nantinya tetap ada prioritas lansia. Jumlahnya saat ini kurang lebih ada 600 ribu jemaah lansia. Saya ingin ini supaya mereka juga bisa menjadi prioritas," jelasnya.

Pemeriksaan Kesehatan

Menag mengungkapkan, pihaknya akan membuat skema baru terkait syarat istitha'ah kesehatan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk merumuskan langkah terbaik untuk menjaga kesehatan jemaah haji.

Dia menambahkan, jemaah akan menjalani dua kali pemeriksaan. Tujuannya agar jemaah mengetahui kondisi dini kesehatannya dan ada waktu untuk melakukan pemulihan. "Cek kesehatan dilakukan dua kali. Jemaah yang kurang sehat direkomendasikan agar ada proses pemulihan. Pada pemeriksaan kedua, kalau sudah baik, berhak melunasi. Ini ikhtiar agar kasus jemaah sakit dan wafat di Saudi bisa ditekan," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong agar pelayanan haji mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga jamaah bisa fokus beribadah. Pihaknya terus melakukan pengawasan terkait pengelolaan dan peningkatan pelayanan haji.

Dia mendorong agar fasilitas hotel dan lainnya bagi jamaah haji lebih memberikan kenyamanan. Dengan begitu diharapkan, jamaah haji fokus ibadah.

"Kami minta hotel minimal sekelas bintang tiga. Makan dikasih, fasilitas bus juga dikasih. Itulah penyelenggaraan ibadah haji semakin hari semakin baik. Pokoknya jamaah haji Indonesia harus makin dimuliakan," terangnya.

Ace melanjutkan Komisi VIII DPR RI pun memiliki peran membahas dan menyetujui biaya penyelenggaraan haji. Komisinya mendorong agar biaya haji jamaah lebih murah. "Pemerintah mengusulkan biaya haji 98 juta rupiah dibawa ke DPR dan tidak langsung menyetujui. Kami bahas, diturunkan dari 98 juta menjadi 90 juta rupiah. Selain itu, biaya pelunasan haji yang diminta pemerintah 69 juta diturunkan menjadi 49 juta atau 50 juta rupiah," ucapnya.