Alokasikan Anggaran Transfer ke Daerah Capai Rp830 Triliun

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan dana kurang lebih 830 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk transfer ke daerah (TKD) pada 2023. Dana itu diberikan kepada daerah untuk melakukan pembangunan.

"Kita memberikan dukungan kepada daerah kurang lebih 30 persen dari APBN kita, belanja APBN kita, itu diberikan ke daerah dalam bentuk transfer ke daerah, tahun ini kurang lebih 830 triliun rupiah diberikan ke daerah," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman di Jakarta, Selasa (18/10).

Dalam acara Puncak Final Lomba Bedah Data APBD 2023 yang diikuti virtual itu, Luky menuturkan saat ini ada 546 pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

"Tugas kita di pemerintah pusat, pemerintah daerah memastikan program-program pemerintah, belanja pemerintah ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Menurut dia, dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk belanja yang produktif sehingga dapat turut menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran bagi masyarakat.

Luky menuturkan APBN merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur.

"Kita ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana caranya? Salah satu instrumennya adalah APBN," tuturnya.

Dia menekankan pengelolaan dan penggunaan APBN ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia berkualitas.

Belanja negara yang disalurkan ke daerah melalui TKD pada 2022 mencapai 704,78 triliun rupiah. TKD 2022 dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran TKD tercatat terus membaik sebesar 503,9 triliun rupiah per Agustus 2023 atau tumbuh 61,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Jadi dari sisi TKD ini ada kenaikan 5,2 persen realisasinya," kata Sri Mulyani dalam laporan APBN KiTa secara virtual di Jakarta, bulan lalu.

Sri Mulyani merinci kontribusi penyaluran TKD tertinggi tercatat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah direalisasikan sebesar 63,9 triliun rupiah. Realisasi DBH meningkat 54,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 41,34 triliun rupiah. Realisasi DBH lebih tinggi dikarenakan naiknya DBH khusus untuk jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), mineral batu bara (Minerba) dan minyak dan gas (migas).

"Kalau kita lihat DAU justru masih kontraksi 5,1 persen yaitu telah disalurkan 265,01 triliun rupiah lebih rendah 5,1 persen dibandingkan tahun lalu yang 279,1 triliun rupiah. Penyaluran DAU ini telah mencapai 67 persen dari total pagu," tuturnya.

Terkendala Penyaluran

Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut memaparkan dana yang masih mengalami kendala dalam penyalurannya yakni Otonomi Khusus (Otsus) yang tercatat sebesar 7,6 triliun rupiah, lebih rendah 27,1 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10,5 triliun rupiah.