Presiden Marcos Jr Hapus Hari Libur Peringatan 'People Power'

MANILA - Sebuah dokumen resmi pada Jumat (13/10) mengungkapkan bahwa Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, berupaya menghapus hari libur umum yang menandai peringatan revolusi yang menggulingkan ayahnya. Langkah ini memicu kembali tuduhan bahwa ia berusaha menutupi masa lalu keluarganya yang kelam.

Pemberontakan "People Power" yang didukung militer pada Februari 1986 mengakhiri pemerintahan brutal pimpinan diktator Ferdinand Marcos Sr dan memaksa keluarganya mengasingkan diri di Hawaii.

Para kritikus menggambarkan kediktatoran Marcos Sr sebagai periode kelam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang menjadikan negara ini miskin.

Setiap tanggal 25 Februari kemudian dinyatakan sebagai hari libur nasional khusus sejak tahun 2000 oleh Presiden Filipina saat itu, Joseph Estrada. Aktivis hak asasi manusia biasanya mengadakan demonstrasi pada hari itu untuk memperingati pemulihan demokrasi.

Marcos Jr terpilih menjadi presiden pada 2022 menyusul kampanye misinformasi besar-besaran di media sosial yang berupaya menggambarkan sejarah keluarganya dengan cara yang lebih positif.

Banyak yang memperkirakan Marcos Jr akan menghapuskan hari libur umum setelah menjabat. Sebaliknya, ia memindahkan tanggal libur peringatan Revolusi People Power EDSA menjadi tanggal 24 Februari pada tahun ini.

EDSA merupakan singkatan dariEpifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986.

Namun pernyataan resmi presiden yang menyatakan bahwa hari libur tahun 2024 tertanggal 11 Oktober dan dirilis pada Jumat, tidak menyebutkan hari peringatan tersebut sama sekali.

Distorsi Sejarah

Kelompok hak asasi manusia Karapatan mengatakan pencopotan dokumen tersebut menunjukkan penghinaan pemerintahan Marcos Jr terhadap tindakan sosial yang bermakna mengejar keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas.

"Mereka sedang melakukan distorsi sejarah secara terang-terangan dengan mengurangi atau bahkan menghapus seluruh indikasi bahwa rakyat Filipina menggulingkan kediktatoran Marcos dan mengabaikan dampak buruknya terhadap negara," kata Cristina Palabay, Sekretaris Jenderal Karapatan, sebuah LSMsayap kiri dan aliansi hak asasi manusia yang melakukan penelitian dan advokasi kampanye hak asasi manusia serta pemantauan dan dokumentasi pelanggaran HAM di Filipina.

Sementara itu Project Gunita, yang melakukan digitalisasi buku, film dan artikel yang mendokumentasikan pemerintahan Marcos Sr, mengatakan bahwa langkah tersebut adalah upaya yang disponsori negara untuk menutupi sejarah kediktatoran yang brutal.

Menanggapi reaksi itu, pihak kantor Marcos Jr mengeluarkan sebuah pernyataan pada Jumat yang menjelaskan bahwa peringatan People Power tidak termasuk dalam daftar hari libur khusus non-kerja karena tanggal 25 Februari tahun depan jatuh pada hari Minggu.

"Ada dampak sosio-ekonomi yang minimal dalam mendeklarasikan hari tersebut sebagai hari libur khusus non-kerja karena bertepatan dengan hari libur bagi sebagian besar pekerja/buruh," demikian pernyataan kantor itu.AFP/I-1