“Food Waste' Kontributor Terbesar Timbunan Sampah

JAKARTA - Sisa makanan atau food waste menjadi penyumbang terbesar timbunan sampah di Indonesia. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggandeng sejumlah mitra, termasuk pemerintah Denmark, untuk mengatasi food loss and waste (FLW).

"Jumlahnya mencapai lebih dari 40 persen pada 2022. Pada periode yang sama, hal ini sebagian disebabkan oleh Covid-19. Faktanya, prevalensi gizi buruk di Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai di atas 10 persen pada tahun 2022. Jadi, ini adalah sebuah ironi yang membawa kita untuk berupaya memahami isu-isu ini secara lebih mendalam," kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam acara International Day of Awareness of Food Loss and Waste: Tiada Sisa yang Tak Berdaya, yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa (10/10).

Pihaknya disebut telah melakukan kajian food loss and waste bersama mitra lainnya yang ditempatkan sebagai sektor prioritas dalam kebijakan ekonomi sirkular, terutama pada industri makanan dan minuman. Dalam kajian tersebut, ditemukan bahwa terdapat food loss and waste sebanyak 184 kilogram (kg) per kapita per tahun di Indonesia sejak 2000 hingga 2019.

Hal ini menghasilkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,7 ribu megaton karbondioksida (CO2) equivalent dan kerugian hingga 550 triliun rupiah per tahun atau setara dengan 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Hilangnya nutrisi akibat food and loss waste dalam 20 tahun terakhir sebenarnya dapat memberi makan sekitar 125 juta orang, atau sekitar setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi ini sungguh sebuah ironi," ujar Vivi pula.

Dalam skenario bisnis, diperkirakan food loss and waste generation di Indonesia dapat mencapai di atas 300 kg per kapita per tahun pada 2045. Dengan arah pengelolaan FLW secara tepat, pihaknya mengantisipasi terjadinya food loss and waste generation yang diturunkan menjadi hanya 166 kg per kapita per tahun pada 2045.

Teken Kerja Sama

Pada kesempatan sama, Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah Denmark meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk bekerja sama dalam mengatasi FLW. "Saya sangat gembira untuk menandai tonggak sejarah yang sangat penting ini bagi Indonesia dan Denmark, tidak hanya sebagai bukti kemitraan bilateral jangka panjang antara kedua negara, namun juga untuk mewujudkan komitmen untuk mencapai komitmen global, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs), Agenda 2030, serta Deklarasi Paris, karena upaya kita benar-benar akan berdampak pada penurunan emisi," ujar Vivi.

MoU tersebut mencakup sejumlah kesepakatan, mulai dari upaya mengembangkan perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta perumusan kebijakan mengenai rencana aksi FLW yang selaras dengan pengembangan peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkular di Indonesia.

Sementara itu, Chargé d'Affaires Embassy of Denmark Jakarta Per Brixen menyampaikan upaya kerja sama untuk mengatasi FLW didasari tiga tindakan utama yang disusun United Nations Environmental Programme (UNEP). Mulai dari edukasi dan kebijakan konsumen lebih kuat, manajemen rantai batu bara yang lebih baik, serta memperkuat sistem data mengenai FLW.

"Saya senang untuk mencatat bahwa nota kesepahaman ini menciptakan kerangka kerja bagi kita untuk berkontribusi bersama dalam tindakan di bidang-bidang ini. Denmark berkomitmen untuk mewujudkan nota kesepahaman hari ini," ungkap Per Brixen.