Gerak Cepat, DPRD Dorong Sumsel Tingkatkan Status Tanggap Darurat Karhutla

Palembang - Gerak cepat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan mendorong pemerintah di daerah itu untuk meningkatkan status tanggap darurat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Fadli saat diwawancarai di Palembang, Senin mengatakan pihaknya sudah memanggil Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Sumsel, dan BPBD Provinsi Sumsel, untuk mendorong Pj Gubernur Sumsel akan mengambil langkah yang tepat untuk menetapkan status tanggap darurat.

"Dari hasil pembahasan pertemuan tersebut, saya kira bisa diambil kesimpulan dari Pj Gubernur untuk menetapkan status wilayah Sumatera Selatanmenjadi tanggap darurat," katanya.

Ia mengungkapkan alasanmengusulkan wilayah Sumsel untuk tanggap darurat, sebab angka indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah berada pada level berbahaya dan juga data kasus mingguan ISPA di Palembang sudah mencapai di angka 4.000 per 30 September 2023.

"Melihat data tersebut, artinya hal ini sudah membahayakan keselamatan dari masyarakat, maka status tanggap darurat di Sumsel untuk segera dilaksanakan," ungkapnya.

Menurut dia, dengan penetapan status tanggap, maka alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat dalam menanggulangi karhutla di wilayah itu segera turun.

"Setelah dicantumkan Sumsel sebagai daerah tanggap darurat, saya yakin pasti alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat dapat dicairkan. Sehingga, dana tersebut dapat mempercepat menanggulangi karhutla di Sumsel," kata Syaiful.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel Muhammad Iqbal Alisyahbana mengatakan pihaknya melakukan rapat bersama dengan jajaran satgas karhutla untuk membahas menaikkan status tanggap darurat karhutla di Sumsel.

"Dalam beberapa waktu dekat, kami akan segera rapat dengan jajaran satgas karhutlaterkait dengan meningkatkan status tanggap darurat karhutla. Penanganan karhutla ini juga menjadi fokus utama dari Pj Gubernur Sumsel," kata dia.