Pengetatan Pasar Global Momentum Pacu Produksi

JAKARTA - Langkah 22 negara yang menghentikan ekspor pangan menjadi momentum bagi Indonesia meningkatkan produksi pangan. Hal itu demi tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.

Pengamat Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika pangan berdaulat, negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar dan urgent. Negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Berdaulat juga berarti tidak ketergantungan dengan impor negara lain.

"Dalam beberapa komoditas, kita memang masih membutuhkan peran negara lain. Tetapi pangan dasar seperti beras, pemerintah harus berupaya untuk berdaulat," paparnya kepada Koran Jakarta, Minggu (1/10).

Menurut Huda, siapa pun presidennya, persoalan pangan akan tetap ada dan mungkin eskalasinya semakin besar.

"Stop ekspor pangan hingga ketersediaan input bisa menjadi tantangan ke depannya. Maka kedaulatan pangan harus dijalankan terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Kedaulatan dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan kemudahan impor ini juga memanjakan pemerintah.

"Semoga pengetatan pasar ini menjadi momentum untuk mewujudkan kedaulatan pangan," tegas Qomar.

Dia menjelaskan sistem pangan global, dibuat oleh rezim pangan global untuk kepentingan perusahaan global. Mengembangkan sistem pangan lokal oleh masyarakat sendiri, menjadi satu satunya pilihan untuk mewujudkan sistem pangan yang berpihak pada rakyat.

"Dengan memasifkan teknologi teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, untuk peningkatan produksi," ucapnya.

Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan bertambahnya negara yang menghentikan ekspor komoditas pangan dari 19 negara menjadi 22 negara.

Presiden mengakui situasi tersebut membuatnya ngeri karena terhentinya pasokan pangan dari negara tersebut akan berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri.

"Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerem semuanya," kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rakernas IV PDIP di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Jokowi menjelaskan sejumlah negara, seperti Uganda, Russia, Bangladesh, Pakistan, hingga Myanmar memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan pangan mereka, termasuk gandum dan beras.

Kepala Negara mengingatkan akibat Ukraina dan Russia menghentikan ekspor gandum mereka, salah satu negara maju di Eropa bahkan kekurangan bahan pangan karena mahalnya harga.

"Saya baca di sebuah berita, di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi sekarang, karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnya bahan pangan," kata Jokowi.

Dia kembali menekankan krisis pangan bukanlah kondisi yang mudah untuk diselesaikan di tengah perubahan iklim yang nyata.

Musim kemarau yang panjang telah menyebabkan gagal panen, serta ancaman gagal panen akibat fenomena super El Nino di tujuh provinsi yang dapat memengaruhi pasokan pangan.

Rencana Matang

Karena itu, Presiden menegaskan perlunya visi taktis dan rencana yang matang, bahkan hingga 10 tahun ke depan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Apalagi, pertumbuhan penduduk di Indonesia naik 1,25 persen setiap tahun sehingga diperkirakan mencapai 310 juta penduduk pada 2030.

"Sekali lagi, pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan Bung Karno. Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa itu betul sekali," kata Jokowi.