Nilai Tukar Rupiah Sangat Tidak Realistis

JAKARTA - DPR dan pemerintah, pada Kamis (21/9), telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan nilai tukar rupiah oleh kalangan pengamat ekonomi disebut tidak realistis.

Tidak realistisnya asumsi tersebut terlihat pada nilai tukar rupiah pada 2023 lalu ditetapkan sebesar 14.750 dollar Amerika Serikat (AS) lalu direvisi menjadi 14.800 per dollar AS. Namun kenyataannya, saat ini nilai tukar rupiah sudah menembus kisaran 15.300 per dollar AS.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP, Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan kalau asumsi pada tahun ini saja sudah terdeviasi sangat tajam, apalagi pada tahun depan, karena tidak ditopang oleh fundamental ekonomi seperti surplus perdagangan, pengembalian devisa hasil ekspor yang belum menunjukkan kenaikan signifikan serta defisit anggaran yang memacu inflasi.

"Apindo baru-baru ini menyerukan agar Bank Indonesia (BI) mengontrol kurs rupiah, karena menyebabkan inflasi tinggi khususnya dari barang impor (imported inflation)," kata Aditya.

Dengan kombinasi kurs rupiah yang melemah ditambah tekanan inflasi, BI selaku otoritas moneter sebenarnya tidak punya pilihan selain menaikkan suku bunga acuan BI7 days Reverse Repo Rate.

"Kalau tidak dinaikkan, tidak akan bisa menekan inflasi. Tidak ada pilihan, negara-negara di dunia sudah naik. Kalau tidak diikuti maka yang terjadi distorsi, menyebabkan pelemahan rupiah dan menyebabkan inflasi naik. Apa pun obatnya ya pasti naik, tapi kalau obat yang diberikan tidak ampuh maka tidak akan menyembuhkan perekonomian. Obatnya apa? Bunga acuan harus naik," katanya.

Kondisi seperti itu diakuinya sebagai harga yang harus dibayar karena selama ini mengabaikan penguatan sektor industri dan ekonomi riil. Kebijakan pemerintah yang mematikan produsen dalam negeri melalui impor pangan dan impor barang konsumen sudah menjadi penyakit yang menahun yang sudah berlangsung belasan tahun, bukan hanya satu tahun mengabaikan pembangunan sektor riil.

Masalah lain yang paling berat adalah membiarkan ajang spekulasi di sektor properti yang menyebabkan bubble economy. Bukan hanya banyak yang mandek, tapi kredit triliunan rupiah yang mengucur tidak memberi manfaat pada perekonomian. Padahal, kalau itu disalurkan ke sektor riil pasti sudah akan kembali dan memberi multplier effect pada perekonomian.

"Kita latah pada pembangunan properti yang spekulatif dan ekspansif. Kalau Tiongkok saja tidak bisa menyelesaikan, bagaimana Indonesia? tanya Aditya.

Inti dari semua permasalahan ekonomi saat ini adalah penting mengendalikan inflasi dengan keseimbangan bujet, mengupayakan surplus neraca perdagangan dan pembelanjaan yang produktif. "Pemerintah harus mengurangi spending yang konsumtif. Kalau itu tidak dilaksanakan obat pahitnya menaikkan suku bunga. Kalau kurs rupiah di asumsi makro APBN 2024 ditetapkan 15.000 apa realistis? katanya.

Kalau Ibukota Negara (IKN) Nusantara dibangun oleh para pengusaha properti dari uang bank, jelas akan bermasalah. Sebab, masalahnya di Jakarta saja belum selesai, mereka mulai lagi ekspansi ke wilayah yang belum berkembang.

"Di Jakarta saja tidak bisa dibayar, apalagi di IKN. Kotanya megah, tapi utangnya tidak akan bisa dibayar.

Pembangunan di IKN, katanya, seharusnya dimulai hanya gedung dan infrastruktur yang strategis saja. Jangan properti komersil. Tahapan pembangunan itu penting untuk kesuksesan IKN.

"Belum waktunya membangun properti yang komersial, jangan dipaksakan, sebaiknya utamakan gedung yang strategis saja, agar besok tidak rapat di hotel karena biayanya sangat mahal," katanya.

Infrastruktur penting harus dibangun. Kalaupun mau membangun gedung komersial jangan dekat gedung pemerintahan, tidak akan serasi. "Bukan tidak diperlukan, tapi diperlukan tahap yang mana? Sehingga pemanfaatannya sangat efisien dan efektif. Perlu tahapan prioritas," kata Aditya.