Pemerintah Butuh Sejuta Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), guna memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkualitas dan andal. Banyaknya kecelakaan konstruksi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, di samping pembangunan infrastruktur yang masih terus menjadi prioritas Kementerian PUPR, peningkatan kualitas SDM tenaga kerja konstruksi juga terus dilakukan.

"Kementerian PUPR juga mempunyai tanggung jawab mengembangkan SDM yang kompeten di bidang infrastruktur PUPR," kata Menteri Basuki di Bogor, Jawa Barat akhir pekan lalu.

Basuki juga mengatakan, berdasarkan kajian Kementerian PUPR, setiap kenaikan anggaran infrastruktur sebesar 1 triliun rupiah maka dibutuhkan sebanyak 14.000 tenaga kerja konstruksi untuk mengakuisisi anggaran tersebut. Sebagai gambaran, pagu anggaran kontraktual Kementerian PUPR pada 2023 sebesar 89,11 triliun rupiah sehingga membutuhkan sebanyak 1.024.223 orang tenaga kerja konstruksi terampil bersertifikat.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas sesuai dengan arahan Menteri Basuki, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus melaksanakan berbagai pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Dan juga terus mendorong penyerapan tenaga kerja konstruksi.

"Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga terus mendorong penyerapan tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Hal ini perlu dilakukan supaya mereka dapat tersalurkan sesuai dengan keahliannya dan setelah lulus dari pelatihan, tidak lagi menjadi pengangguran," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Rachman Arief Dienaputra.