Menko Polhukam Nilai Pendaftaran Capres-Cawapres Perlu Dimajukan

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai tahapan pemilu justru bisa terganggu jika pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden tidak dimajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau tidak dimajukan justru mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan," nilai Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/9).

Mahfud mengatakan jadwal tahapan pemilu ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU setelah dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), DPR RI, dan Bawaslu. "Masa kampanye harus selesai tiga hari sebelum pencoblosan dan sebelum pemungutan suara, sedangkan urusan logistik pemilu harus selesai sebelum pemungutan suara, dan gambar harus sudah dicetak beberapa hari sebelum pemungutan suara," katanya.

Menurut dia, jika menggunakan jadwal lama yakni pendaftaran capres-cawapres dibuka 19 Oktober hingga 25 November, maka tahapan pemilu tidak terkejar. "Kalau menggunakan jadwal lama, kita harus menunda malahan. Oleh sebab itu ya dimajukan ke tanggal 10 sampai 16 (Oktober 2023). Itu sudah cukup pendaftaran, lalu di situ ada pemeriksaan kesehatan, penetapan daftar calon dan sebagainya," kata Mahfud.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo tidak menanggapi soal usulan KPU agar masa pendaftaran capres-cawapres dimajukan. Presiden meminta wartawan menanyakan hal tersebut kepada KPU. "Tanyakan ke KPU," ujar Presiden Joko Widodo di sela kegiatannya meninjau gudang Bulog di Bogor, Jawa Barat, Senin.

Ngobrol Ringan

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengakui pertemuannya dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo, namun tidak ada pembicaraan tentang dirinya sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Pada akun media sosial Instagram @ganjar_pranowo, Ganjar mengunggah foto pertemuannya dengan Mahfud MD. Dalam kolom komen foto yang diunggah pada Minggu (10/9) tersebut, sebagian warganet mengaitkan bahwa Mahfud akan menjadi pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

"Pertemuan dengan Pak Ganjar itu, ya, apa, ya, ngobrol-ngobrol ringan saja. Bicara soal, dia kan teman (saya), ya, dulu kan waktu di DPR itu, kami sering berdiskusi tentang pemberantasan korupsi, nostalgia sajalah, makan-makan, cuma begitu saja," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan pertemuan dengan Ganjar itu terjadi di suatu tempat. Dia menekankan tidak ada pembicaraan soal dirinya menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar dalam pertemuan itu. "Ndak, ndak (tidak ada pembicaraan mengenai cawapres). Kami tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu, kami enggak bicara soal capres-cawapres," jelas Mahfud.

Dia menegaskan bakal calon pendamping Ganjar untuk Pilpres 2024 akan ditentukan oleh koalisi partai politik yang dipimpin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Ibu Megawati itu punya sumber-sumber yang sudah kayak survei yang terbuka disiarkan orang maupun survei sendiri, itu sudah punya," imbuhnya.

Dengan Megawati pun, Mahfud mengaku belum ada pembicaraan tentang dirinya bakal menjadi bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar.