Bekasi Maksimalkan Jaminan Sosial

BEKASI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berkoordinasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial.

"Mengingat pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat dan tenaga kerja untuk perlindungan diri dari risiko saat bekerja, maka kami berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan program tersebut," kata Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Bekasi Cikarang, Hendrayanto, Kamis (24/8).

Hendrayanto menjelaskan upaya koordinasi ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. "DPMPTSP Kabupaten Bekasi diajak sebagai mitra untuk merealisasikan pelayanan perizinan terpadu terintegrasi dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.

Dia berharap dengan adanya kerja sama ini Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui DPMPTSP dapat memberikan dukungan terhadap BP Jamsostek dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pengusaha agar dapat mendaftarkan diri. "Langkah ini termasuk kepada para pekerja agar terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Suhup, menyatakan siap mengawal pengusaha agar patuh aturan dan mewajibkan semua pengusaha yang mengurus izin usaha agar mendaftar terlebih dulu ke BP Jamsostek. "Jadi, kami akan mewajibkan pengusaha melakukan pendaftaran terlebih dulu ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini sebagai salah satu syarat pemberian izin usaha bagi perusahaan bersangkutan," jelas Suhup.

Beasiswa

Kegiatan lain Kabupaten Bekasi, bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) memfasilitasi pendampingan dan bimbingan tes wawancara kepada 12 peserta calon penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Asisten Daerah III Setda Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, yang membuka kegiatan ini mengatakan pendampingan kepada 12 peserta tersebut untuk membimbing kiat-kiat agar mampu menembus beasiswa LPDP.

"Untuk wawancaranya akan disimulasikan, termasuk menjawab bentuk-bentuk pertanyaannya," jelas Jaoharul. Pemkab Bekasi sebelumnya juga telah membimbing proses pemberkasan serta tes kemampuan bahasa Inggris (TOEFL). Hasilnya, tersaring 12 peserta sampai ke tahap bimbingan wawancara.

Jaoharul menjelaskan peminat beasiswa diambil dari aparatur sipil negara Pemkab Bekasi dan masyarakat umum. Bahkan, ada juga dari aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Sebab, ini memang untuk pemberdayaan masyarakat baik ASN maupun umum," katanya.

Dia optimistis pencari beasiswa LPDP ini akan terus bertambah tahun-tahun mendatang. Jaoharul juga berharap pendampingan ini mampu mendukung sumber daya manusia unggul dan berkompetensi sesuai dengan bidang yang dituju.

Mungkin calon yang diperlukan untuk teknologi informasi, atau calon untuk kesehatan masyarakat. Banyak bidang di universitas baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, S1-nya nyambung dengan pilihan sekarang," ujarnya.