KPU Maknai HUT RI sebagai Kebebasan Memilih Pemimpin

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia sebagai momentum peringatan kebebasan warga negara menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin bangsa.

"Ketika menggunakan hak pilih, kita sedang menggunakan hak untuk menentukan nasib di masa depan," ujar Hasyim dari Jakarta, Kamis (17/8).

Ia menjelaskan bahwa melalui pemilihan umum (pemilu), maka warga negara akan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan kenegaraan, seperti presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, lanjut Hasyim, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Dalam sistem ini, presiden akan menduduki jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Selain itu, katanya, masyarakat akan memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.

"Para anggota legislatif terpilih akan menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan, baik ketika menyusun regulasi maupun mengevaluasi kinerja pemerintah," katanya.

Oleh karena itu, Hasyim mengatakan bahwa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 merupakan bagian dari perjuangan untuk menentukan arah bangsa untuk lima tahun ke depan. "Mereka yang terpilih sebagai kepala negara dan wakil rakyat akan menentukan nasib kita dalam lima tahun ke depan," kata Hasyim.

Secara terpisah, anggota KPU RI Idham Holik mengajak masyarakat untuk memerdekakan diri dari ketidaktahuan tentang kepemiluan. Ia meminta masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, pendidikan pemilu, dan membaca berita.

Idham mengajak masyarakat untuk memaknai HUT Ke-78 RI sebagai momen untuk memerdekakan diri dari politik uang dan tekanan politik menjelang Pemilu 2024. "Sehingga pilihan pemilih menjadi berdaulat," ujar Idham.

Dalam kesempatan tersebut, Idham berpesan kepada peserta pemilu untuk menjalankan kampanye sehat dan mengedepankan etika politik.

Dengan demikian, kata dia, partai politik akan berkontribusi dalam menjamin kemerdekaan pemilih pada Pemilu 2024. "Dengan demikian pemilih bisa berdaulat dalam pilihan politik mereka," kata Idham.