Merusak Keluarga, Menteri Kominfo Minta Warga Kepri Jauhi Judi Slot 'Online'

Doc: Antara/Ogen

Ket. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Budi Arie Setiadi, menjadi narasumber dalam acara dialog interaktif "Penyiaran Merawat Perbatasan" di Kabupaten Bintan, Kepri, Sabtu (12/8/2023).

Bintan - Merusak keluarga. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Budi Arie Setiadimeminta masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) agar menjauhi judi slotonlinekarena potensial merusak masa depan keluarga.

"Judi slotkegiatan yang sangat tidak produktif bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan," katanyasaat menjadi narasumber dalam acara Dialog Interaktif "Penyiaran Merawat Perbatasan" di Kabupaten Bintan, Kepri, Sabtu.

Menurutnya, belakangan ini aktivitas judi slot menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kriminal, bunuh diri, hingga pinjamanonlinedi Tanah Air.

Oleh karena itu, katanya, Kementerian Kominfo siap memerangi judi slot agar tidak bisa lagi diakses di Indonesia.

Ia mengatakan pihaknya mensinyalir bandar judi slotonlineitu berasal dari negara tetangga, Kamboja.

"Apalagi Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga sehingga pengaruh judi slot tentu sangat besar bagi warga di sini," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses (take down) aplikasi judi slotonline Higgs Domino Island(HDI) diGoogle Playstoredan Apple Appstore.

Tidak hanya HDI, katanya, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses 42.622 konten perjudianonline.

"Kementerian Kominfo sudah melakukan pemutusan akses terhadapHigh Dominos Island, sekarang tidak ada lagi HDI diGoogle PlaystoredanApple Appstore. Rata-rata setiap harinya kami melakukan pemutusan akses 1.500 sampai 2.000 situs dan puluhan aplikasi, termasuk aplikasi gim terkait perjudianonlineyang serupa dengan HDI," ujarnya.

Diamenyampaikan bahwa Kementerian Kominfo menemukan fakta perputaran uang dari salah satu situs judionlinedengan jenis slot bisa mencapai Rp2,2 triliun per bulan atau Rp27 triliun setahun. Sementara, potensi kerugian lebih banyak dialami masyarakat menengah ke bawah.

"Hal lebih menyedihkan itu yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Kita akan koordinasikan dengan aparat penegak hukum," katanya.