Bawaslu Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pilkada 2024 terkait Politik Uang

Ia berpendapat pemetaan isu strategis politik uang diperlukan mengingat praktik tersebut semakin variatif dan mencederai demokrasi.

"Bentuk-bentuknya sangat variatif, dari yang bentuknya konvensional sampai yang sifatnya sudah mengarah ke kejahatan kerah putih," ucap Parsadaan.

Bahkan, dengan kecanggihan dan praktik politik uang yang semakin terstruktur dan masif, penyelenggara pemilu kerap kesulitan melakukan pembuktiannya.

Oleh karena itu, KPU menekankan pentingnya kolaborasi bersama untuk mencegah politik uang.

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ratna Dewi Pettalolo menyoroti daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi sebagai tempat yang paling marak terjadi politik uang.

Ia menyebut partisipasi masyarakat pada hari pemungutan suara bakal kecil tanpa politik uang.

"Beberapa daerah yang memiliki kantong kemiskinan, angka kemiskinan yang tinggi itu perlu pendekatan-pendekatan khusus guna mencegah praktik politik uang," pungkas Dewi.