Tiongkok Akan Mengatur Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah

HONG KONG - Badan pengawas siber Tiongkok pada Selasa (8/8) menyatakan telah mengeluarkan sebuah rancangan undang-undang untuk mengawasi pengelolaan keamanan teknologi pengenalan wajah di negara itu setelah masyarakat mengkhawatirkan penggunaan secara berlebihan teknologi ini.

Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) menyatakan teknologi pengenalan wajah hanya boleh digunakan untuk memproses informasi wajah jika ada tujuan tertentu dan kebutuhan yang memadai, namun harus disertai langkah perlindungan yang ketat.

Penggunaan teknologi ini juga mesti membutuhkan persetujuan individu, kata CAC. Badan siber Tiongkok itu menambahkan bahwa solusi identifikasi nonbiometrik mesti diutamakan ketimbang pengenalan wajah dalam keadaan-keadaan di mana metode tersebut sama efektifnya.

Identifikasi biometrik, khususnya pengenalan wajah, sudah tersebar luas di Tiongkok. Pada 2020, media massa setempat melaporkan bahwa pengenalan wajah digunakan untuk mengaktifkan dispenser tisu toilet di toilet umum, yang saat itu membuat masyarakat dan badan pengawas sama-sama prihatin.

Sejak itu banyak pengadilan Tiongkok dan pemerintah daerah melarang dan mendenda perusahaan yang menggunakan secara berlebihan teknologi pengenalan wajah, kata South China Morning Post.

Rancangan undang-undang dari CAC itu menyebutkan bahwa perangkat-perangkat pengambilan citra dan identifikasi pribadi tidak boleh dipasang dalam kamar hotel, kamar mandi umum, ruang ganti, toilet, dan tempat-tempat lain yang dapat melanggar privasi orang lain.

Badan regulasi siber Tiongkok itu menambahkan bahwa perangkat penangkap gambar harus dipasang di tempat umum hanya untuk tujuan keselamatan umum dan disertai dengan tanda peringatan yang jelas di sebelahnya.

Rancangan aturan tersebut disampaikan di tengah upaya Beijing dalam memperketat regulasi data dengan mengeluarkan serangkaian aturan dan undang-undang.

Pada 2021, Tiongkok memperkenalkan undang-undang pertamanya yang fokus kepada privasi pengguna, yakni Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, dengan tujuan mencegah pihak perusahaan menggunakan data pengguna secara berlebihan.